KUALA PEMBUANG/TABENGAN.CO.ID— Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, menyampaikan keprihatinannya atas penahanan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Seruyan terkait dugaan kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani aparat penegak hukum (APH).
Dalam keterangan pers-nya, Bupati Ahmad menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh APH dan berharap prosesnya berjalan secara objektif serta sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pertama, saya secara pribadi prihatin atas permasalahan ini, Kedua, saya juga mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan hukum,” tambahnya, Jumat (24/10)
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya telah melakukan langkah pembinaan dan konsolidasi dengan jajaran Dinas Kominfo, termasuk meminta agar seluruh dokumen serta penjelasan terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa disiapkan secara lengkap.
“Sejak awal kami sudah melakukan pembinaan dan meminta jajaran dinas tersebut untuk menyiapkan dokumen, penjelasan, dan argumen selengkapnya terkait kasus ini. Namun, dalam pelaksanaannya mungkin ada kekurangan atau kelemahan dalam proses administrasi, monitoring, maupun kualitas hasil kerja yang seharusnya sesuai dengan kontrak,” jelasnya.
Ahmad menegaskan bahwa kasus ini menjadi catatan penting bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Seruyan, agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di masa mendatang benar-benar dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan.
“Kasus ini tentu menjadi pelajaran penting bagi kita semua agar pengadaan barang dan jasa ke depan dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang pegawai Dinas Kominfo Seruyan yang enggan disebutkan namanya mengaku cukup terkejut dengan kabar penahanan kepala dinas mereka.
“Jujur saja, kami semua di kantor kaget waktu dengar kabar itu. Selama ini beliau orangnya cukup aktif dan banyak terlibat langsung dalam kegiatan dinas,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh pegawai tetap berusaha fokus menjalankan tugas seperti biasa dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal.
“Kami tetap bekerja seperti biasa. Semua kegiatan pelayanan publik tetap berjalan. Kami tetap profesional dan tidak terpengaruh isu yang beredar,” lanjutnya.
Ia juga berharap agar proses hukum yang berjalan bisa dilakukan secara adil dan transparan, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap instansi.
“Kami berharap semuanya bisa segera jelas, supaya tidak ada salah paham dan nama baik instansi juga tidak ikut tercoreng,” tutupnya.(zul)
