PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sebagai salah satu alternatif pendukung pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Wagub saat pertemuan Gubernur Kalteng bersama para Kepala OPD yang berlangsung di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, baru-baru ini.
Dalam arahannya, Edy Pratowo menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat dalam pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, OPD diharapkan mampu mengelola anggaran secara optimal, efisien, dan kreatif, termasuk dengan memanfaatkan peluang kerja sama bersama pihak swasta.
“Kita bisa me-manage sedemikian rupa anggaran di Kalimantan Tengah, terutama untuk program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Edy Pratowo.
Meski demikian, Wagub mengingatkan agar setiap bentuk kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
“Kepala OPD bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, antara lain melalui program CSR, tetapi tetap harus berhati-hati agar tidak berhadapan dengan hukum,” tegasnya.
Selain itu, Wagub juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang intensif antar-OPD, serta dengan pimpinan daerah, guna memastikan setiap kendala yang muncul di lapangan dapat segera diantisipasi dan dicarikan solusi terbaik.
“Dengan anggaran yang terbatas ini, kita diharapkan lebih fokus dan senantiasa berkoordinasi. Setiap masukan agar segera disampaikan sehingga langkah antisipasi bisa dilakukan lebih cepat,” tandasnya. ldw
