PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mendukung penuh pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, dengan target pembangunan rumah layak huni serta perbaikan rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah.
Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, mengatakan program ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.
“Tiga juta rumah ini program nasional, jadi kita berharap bahwa kita adalah bagian dari program 3 juta rumah yang bisa dari kementerian membangun rumah bagi masyarakat berkemampuan rendah di Kalimantan Tengah. Itu harapan kita,” ujar Herson di Palangka Raya, Senin (27/10).
Ia menjelaskan, rapat koordinasi yang digelar bersama pihak terkait bertujuan untuk memastikan jumlah rumah yang dapat dibangun di Kalimantan Tengah berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Sekarang ini baru rapatnya, supaya tahu nanti sebetulnya berapa jumlah rumah yang bisa dibangun di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data BPS nanti, desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, dan desil 5 akan dirapatkan hari ini,” katanya.
Lebih lanjut, Herson menjelaskan bahwa proses pendataan penerima manfaat dilakukan oleh BPS berdasarkan kesepakatan tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BPS, dan Kementerian Perumahan.
“Pendataan itu dari BPS. Jadi BPS sebagai lembaga yang dikasih mandat. Ada kesepakatan tiga menteri, yaitu pemukiman, BPS, dan perumahan,” jelasnya.
Menurutnya, target pelaksanaan pembangunan rumah di Kalimantan Tengah diharapkan mulai berjalan pada tahun 2026. Namun untuk tahun ini, sudah ada beberapa kabupaten dan kota yang melaksanakan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita berharap tahun 2026 di Kalteng sudah bisa mulai secara menyeluruh. Tapi tahun ini beberapa daerah sudah mulai,” ucap Herson.
Ia menyebutkan, ada enam daerah di Kalimantan Tengah yang menjadi lokasi pembangunan rumah dalam program tersebut, yakni Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kotawaringin Timur (Kotim), Sukamara, Barito Selatan (Barsel), Kapuas, dan Kota Palangka Raya.
“Kabupaten Kobar 291 unit, Kotim 86 unit, Kapuas 97 unit, Barsel 107 unit, Sukamara 43 unit, dan Kota Palangka Raya 244 unit. Totalnya 865 unit rumah, dan saat ini sudah dalam proses pembangunan. Targetnya selesai pada Desember tahun ini,” jelasnya.
Terkait sumber pendanaan, Herson menyebutkan bahwa program tersebut tidak hanya berasal dari anggaran pemerintah, tetapi juga melalui sistem kredit dan subsidi perumahan.
“Nanti 3 juta rumah ini tidak hanya yang dibangun pemerintah, tapi juga melalui sistem kredit, rumah subsidi. Kalau dulu seperti rumah perumnas, sekarang sudah tidak ada perumnas, tapi ada program nasional rumah bersubsidi dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS),” ujarnya.
Adapun nilai subsidi untuk perbaikan rumah tidak layak huni atau bedah rumah ditetapkan sebesar Rp20 juta per unit.
“Untuk program bedah rumah dari pemerintah pusat, bantuannya sebesar 20 juta rupiah per rumah. Itu bantuan tunai langsung untuk memperbaiki rumah masyarakat,” ungkapnya.
Sasaran penerima program ini, lanjut Herson, adalah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah berdasarkan klasifikasi desil 1 sampai desil 4, serta masyarakat berpenghasilan tetap di bawah upah minimum regional (UMR).
“Penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah, desil 1 sampai 4, dan mereka yang penghasilannya di bawah UMR. Kalau di atas UMR tidak termasuk,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa dalam pelaksanaan program ini, Pemprov Kalteng berkomitmen untuk memanfaatkan material lokal serta memperkuat sinergi antarinstansi, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Pak Gubernur menyampaikan bagaimana kita bisa nantinya menggunakan material-material lokal dalam mengembangkan program perbaikan rumah bagi masyarakat. Dukungan data dan kolaborasi antar pemerintah daerah juga menjadi hal penting,” ujar Herson.
Selain program rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Herson menambahkan bahwa pemerintah juga memperhatikan rumah warga yang terdampak bencana.
“Untuk rumah yang terkena bencana, provinsi juga memiliki program bantuan perbaikan pasca bencana. Ada tiga kabupaten yang diusulkan, termasuk Gunung Mas. Kita berharap rumah-rumah yang terdampak bisa segera diperbaiki,” katanya.Ldw.
