PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyiapkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalteng.
Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang mengalami dampak akibat bencana karhutla. Program bantuan Gubernur ini ditujukan terutama bagi masyarakat yang memenuhi sejumlah kriteria penerima.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan, pemerintah provinsi hadir untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak karhutla.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hadir untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi masyarakat yang terdampak karhutla. Kami ingin memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh bantuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Agustiar Sabran, di Palangka Raya, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rentan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Adapun kriteria penerima bantuan antara lain merupakan warga Kalteng yang memiliki KTP Kalteng, serta berasal dari masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah.
Selain itu, penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang tidak sedang menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas meliputi masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, pekerja informal, petani, nelayan, serta masyarakat lain yang terdampak karhutla.
Agustiar menegaskan, penyaluran bantuan harus dilakukan secara tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
“Kami mengharapkan bantuan ini dapat tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdampak serta membutuhkan. Pemerintah akan terus berupaya memberikan perhatian kepada masyarakat Kalteng, terutama dalam menghadapi dampak bencana karhutla,” ujarnya.
Pemprov Kalteng juga membuka pendaftaran secara daring bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima bantuan.
Data yang perlu disiapkan di antaranya NIK/KTP, data domisili kelurahan/desa, pekerjaan, serta foto KTP dan foto Kartu Keluarga (KK). Calon penerima juga diminta memastikan seluruh data yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pendaftaran bantuan tersebut tidak dipungut biaya. Berdasarkan informasi dalam pengumuman Pemprov Kalteng, batas akhir pendaftaran ditetapkan pada 25 September 2026.
Pemprov Kalteng mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan program bantuan dan meminta sejumlah uang atau pungutan dalam proses pendaftaran.
Pemprov Kalteng berharap program tersebut dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak karhutla sekaligus memastikan kehadiran pemerintah dirasakan langsung oleh masyarakat di tengah kondisi bencana.ldw/ded-red
