PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang menyebut roda kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah masih berjalan normal di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuai kecaman dari Badan Koordinasi (BADKO) HMI Kalimantan Tengah.
Ketua Bidang Eksternal BADKO HMI Kalimantan Tengah, Tirta Yoga, menilai pernyataan tersebut tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dirasakan masyarakat di lapangan. Menurutnya, masyarakat tetap beraktivitas bukan berarti kondisi sudah normal, melainkan karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup di tengah situasi yang tidak ideal.
“Sangat tidak masuk akal dan mencederai nurani publik ketika pejabat setingkat Kepala BNPB menyebut roda kehidupan di Kalimantan Tengah berjalan normal. Masyarakat kami sedang berjuang di tengah kepungan asap yang mengancam kesehatan dan keselamatan setiap hari,” tegas Tirta Yoga.
Ia menilai kabut asap akibat karhutla telah memberikan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Selain mengganggu aktivitas, kualitas udara yang buruk juga dikhawatirkan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia.
“Terlebih lagi, bencana kabut asap akibat karhutla ini sudah nyata-nyata menelan korban jiwa, baik dari kalangan relawan pemadam kebakaran yang bertaruh nyawa di garis depan maupun dari masyarakat umum. Menyebut kondisi ini normal sama dengan menormalisasi penderitaan rakyat dan menunjukkan kegagalan dalam memahami realitas di lapangan,” ujarnya.
Tirta Yoga juga mengkritik cara pandang yang menjadikan masih berjalannya aktivitas masyarakat sebagai indikator bahwa kondisi daerah dalam keadaan normal.
“Kami mengecam keras cara pandang birokrat yang mengukur normalitas hanya dari hal-hal kasatmata seperti toko yang masih buka atau kendaraan yang masih berlalu-lalang di jalanan. Mereka harus melihat ancaman nyata berupa ISPA, iritasi dan gangguan kesehatan lainnya yang dihadapi masyarakat, khususnya anak-anak dan lansia,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dalam menentukan langkah penanganan karhutla dan dampak kabut asap di Kalimantan Tengah.
“Pantas saja penanganan karhutla ini sangat lamban sehingga mengakibatkan karhutla semakin meluas. Kami khawatir hal ini terjadi karena adanya laporan yang hanya membuat atasan senang atau yang selama ini dikenal dengan istilah Asal Bapak Senang (ABS),” ujar Tirta.
Menurutnya, apabila kondisi di lapangan dilaporkan seolah-olah masih normal, maka pemerintah pusat berpotensi tidak memperoleh gambaran utuh mengenai tingkat kedaruratan yang dihadapi masyarakat.
“Kalau kepada Presiden disampaikan bahwa roda kehidupan masyarakat berjalan normal, sementara masyarakat di bawah menghadapi kabut asap dan ancaman kesehatan setiap hari, tentu ini menjadi persoalan serius. Jangan sampai laporan yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya justru membuat respons pemerintah menjadi lamban,” tegasnya.
Tirta bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk pembiaran terhadap penderitaan masyarakat apabila tidak segera dikoreksi dengan langkah penanganan yang maksimal.
“Jangan sampai masyarakat Kalteng merasa seolah-olah sedang dibiarkan menghadapi kondisi ini sendiri. Ketika pemerintah menyampaikan kepada Presiden bahwa kehidupan berjalan normal, sementara fakta yang dirasakan masyarakat berbeda, hal itu sangat berbahaya. Jangan sampai kebijakan dan penanganan yang lamban membuat masyarakat semakin menjadi korban,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah pusat dan daerah harus mengedepankan keselamatan masyarakat dalam penanganan karhutla. Informasi mengenai kondisi di lapangan juga harus disampaikan secara terbuka dan berdasarkan fakta agar keputusan penanganan dapat dilakukan secara tepat.
Atas kondisi tersebut, BADKO HMI Kalimantan Tengah menyampaikan sejumlah tuntutan.
Pertama, mendesak Kepala BNPB menarik kembali pernyataan mengenai kondisi masyarakat Kalimantan Tengah yang disebut berjalan normal dan menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat.
Kedua, meminta pemerintah pusat mengerahkan seluruh sumber daya secara maksimal untuk mempercepat penanganan dan pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah.
Ketiga, pemerintah diminta memperkuat pelayanan kesehatan darurat bagi masyarakat yang terdampak kabut asap, terutama kelompok rentan.
Selain itu, BADKO HMI Kalteng meminta agar laporan mengenai kondisi karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat disampaikan secara objektif dan sesuai fakta di lapangan.
“Sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan Tengah, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda, dan mahasiswa untuk bersuara kritis dan tidak tinggal diam terhadap segala bentuk pengabaian hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat,” pungkas Tirta Yoga. Rmp
FOTO IST
Kabid Eksternal Badko HMI Kalteng, Tirta Yoga Panuntun.
