PALANGKa RAYA/TABENGAN.CO.ID Update per Minggu, 8 November 2026, berdasarkan data pemantauan Minggu, 8 November 2026 pukul 18.00 WIB, tercatat sebanyak 493 titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Selain itu, tercatat 13 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 15,69 hektare. Dalam upaya penanganan, sebanyak 16.478 personel gabungan terus bersinergi, didukung 9 unit helikopter serta 9 unit pesawat OMC/patroli.
Upaya penanganan juga didukung dengan 57 penegakan hukum sebagai bagian dari pengendalian karhutla di Kalteng .
Januari hingga September 2026.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalteng menyebut luas area terbakar di provinsi ini mencapai sedikitnya 81.587 hektare selama Januari hingga September 2026.
Selain itu, sebanyak 205.926 titik panas terdeteksi sepanjang Januari hingga Oktober 2026 berdasarkan data yang disampaikan WALHI.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng yang mencatat sebanyak 114.365 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sejak awal tahun hingga 12 Oktober 2026.
1 Januari hingga 11 November 2026
Karhutla Kalteng Capai 7.502 Kejadian, Luas Terbakar Tembus 21.862 Hektare. Akumulasi karhutla di Provinsi Kalteng sepanjang 1 Januari hingga 11 November 2026 menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data infografis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng hingga pukul 18.00 WIB, tercatat sebanyak 7.502 kejadian karhutla dengan total 378.949 titik panas (hotspot).
Dari akumulasi tersebut, estimasi luas area terbakar berdasarkan laporan mencapai 21.862,29 hektare. Sementara berdasarkan analisis citra satelit Landsat dan OLITRS melalui sumber Sipongi Kementerian Kehutanan, luas area terbakar tercatat 7.634 hektare.
Kepala BP-BPK Provinsi Kalteng Ahmad Toyib menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan keseriusan, koordinasi, serta keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Upaya pencegahan harus menjadi perhatian bersama agar kebakaran tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun petugas di lapangan. Diperlukan kerja sama seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, dunia usaha hingga masyarakat. Pencegahan harus kita kedepankan agar kebakaran tidak semakin meluas,” jelasnya.
Berdasarkan rincian data kabupaten dan kota, Kabupaten Pulang Pisau menjadi wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi, yakni sebanyak 70.905 hotspot, dengan 432 kejadian karhutla dan luas lahan terbakar mencapai 3.978 hektare.
Selanjutnya, Kabupaten Kapuas mencatat 59.125 hotspot, 715 kejadian karhutla, dan luas terbakar 2.349 hektare. Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat 53.904 hotspot, 1.447 kejadian, serta luas terbakar 3.513 hektare.
Kabupaten Seruyan tercatat memiliki 46.692 hotspot dengan 755 kejadian karhutla dan luas terbakar 2.185 hektare. Kabupaten Katingan mencatat 36.560 hotspot, 250 kejadian, dan luas terbakar 640,5 hektare.
Sementara Kabupaten Kotawaringin Barat mencatat 33.835 hotspot, 449 kejadian, dan luas terbakar 2.672 hektare. Kota Palangka Raya mencatat 32.299 hotspot, 1.023 kejadian, serta luas terbakar 1.375 hektare.
Kabupaten Sukamara mencatat 11.950 hotspot, 184 kejadian, dan luas terbakar 792,1 hektare. Kabupaten Barito Selatan mencatat 11.128 hotspot, 525 kejadian, serta luas terbakar 1.511 hektare.
Berikutnya, Kabupaten Lamandau mencatat 9.684 hotspot, 261 kejadian, dan luas terbakar 440,8 hektare. Kabupaten Gunung Mas mencatat 7.148 hotspot, 203 kejadian, serta luas terbakar 553,1 hektare.
Kabupaten Barito Timur mencatat 1.809 hotspot, 740 kejadian, dan luas terbakar 1.261 hektare. Kabupaten Barito Utara mencatat 1.456 hotspot, 338 kejadian, serta luas terbakar 371 hektare. Sedangkan Kabupaten Murung Raya mencatat 1.454 hotspot, 180 kejadian, dan luas terbakar 221,7 hektare.
Dari data tersebut, terlihat bahwa tingginya jumlah titik panas tidak selalu berbanding lurus dengan luas lahan terbakar maupun jumlah kejadian. Hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan lapangan, verifikasi titik panas, serta respons cepat terhadap setiap indikasi kebakaran.
Dalam penanganan karhutla di Kalteng, tercatat sebanyak 16.478 personel gabungan telah menjadi bagian dari upaya penanggulangan. Dukungan operasional juga diperkuat dengan sembilan unit helikopter serta sembilan unit pesawat untuk kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan patroli.
Selain penanganan di lapangan, upaya penegakan hukum juga menjadi perhatian. Berdasarkan data yang ditampilkan, tercatat sebanyak 57 penegakan hukum terkait karhutla.
Ahmad Toyib menekankan bahwa keberadaan personel dan sarana pendukung harus dioptimalkan untuk mempercepat penanganan kebakaran, terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Personel gabungan dan dukungan sarana prasarana harus dimanfaatkan secara maksimal. Deteksi dini, patroli rutin, pemantauan titik panas, serta respons cepat ketika ditemukan kebakaran menjadi langkah penting dalam mengendalikan karhutla,” katanya.
Selain berdampak terhadap lingkungan, karhutla juga berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan masyarakat akibat paparan asap. Dalam infografis tersebut tercatat sebanyak 132.534 kasus ISPA dan 29.249 kasus diare. Tercatat ada 3 orang meninggal dunia di wilayah Kalteng dari total 4 orang meninggal secara nasional (1 lainnya di Kalimantan Barat). Selain itu, terdapat 313 orang di Kalteng yang mengalami luka berat atau perlu rawat inap akibat dampak karhutla.
Di sisi lain, data dukungan fasilitas perlindungan masyarakat mencatat 253 lokasi rumah oksigen. Sementara unit mobil oksigen tercatat nihil atau nol unit.
Untuk sektor pendidikan, data menunjukkan tidak terdapat sekolah yang menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), baik pada tingkat kabupaten maupun kota, serta tidak terdapat sekolah yang menerapkan kebijakan khusus terkait pembelajaran tatap muka akibat kondisi tersebut sebagaimana tercantum dalam infografis.
Kondisi ini menjadi perhatian karena dampak karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga kesehatan, aktivitas sosial, perekonomian, dan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait diharapkan terus memperkuat langkah pencegahan, khususnya di wilayah dengan intensitas titik panas dan kejadian karhutla yang tinggi. Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun indikasi kebakaran di lingkungan sekitarnya.
“Harapan kita, seluruh masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian untuk menjaga lingkungan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar karena dampaknya dapat merugikan banyak orang. Mari bersama-sama mewujudkan Kalimantan Tengah bebas kabut asap,” papar Toyib.
Dengan akumulasi 378.949 titik panas dan 7.502 kejadian karhutla hingga 11 November 2026, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalteng masih membutuhkan perhatian serius. Sinergi lintas sektor, penguatan pencegahan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk menjaga Kalteng tetap aman dari ancaman kebakaran dan kabut asap. ldw/ded-red
