KUALA PEMBUANG/TABENGAN.CO.ID – DPRD Kabupaten Seruyan mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat agar mengarahkan program pelatihan kerja sesuai kebutuhan perusahaan yang beroperasi di daerah, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit. Langkah ini diharapkan dapat memperbesar peluang peserta pelatihan untuk langsung terserap ke dunia kerja setelah menyelesaikan pelatihan.
Anggota DPRD Seruyan, M Elmi Setiawan, mengatakan program pelatihan perlu dirancang melalui koordinasi dan kerja sama dengan perusahaan. Dengan begitu, jenis keterampilan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.
“Dalam rapat komisi kemarin, kami membahas bagaimana pelatihan ini bisa lebih realistis. Jadi, jenis pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan sawit disinkronkan dengan program di Disnakertrans. Harapannya, setelah mengikuti pelatihan, peserta bisa langsung bekerja,” katanya, Selasa (3/11/2026).
Menurut Elmi, selama ini peserta yang telah mengikuti pelatihan masih harus mencari pekerjaan secara mandiri. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar program yang menggunakan anggaran pemerintah tidak hanya sebatas memberikan keterampilan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan peluang kerja yang tersedia.
Ia menyebutkan, sejumlah posisi di perusahaan perkebunan kelapa sawit berpotensi menjadi sasaran program pelatihan, di antaranya tenaga pemanen, satuan pengamanan (satpam), hingga pengemudi truk. Kebutuhan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi Disnakertrans dalam menyusun jenis dan materi pelatihan.
“Perusahaan sebenarnya memiliki kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai posisi. Karena itu, kami ingin program pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, sehingga keterampilan yang diperoleh peserta bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.
Elmi menegaskan, DPRD mendukung pengembangan program tersebut melalui fungsi penganggaran dan pengawasan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Di sisi lain, minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan cukup tinggi, sementara jumlah peserta yang dapat difasilitasi masih terbatas.
“Antusiasme masyarakat sebenarnya banyak, hanya saja kuotanya terbatas. Kalau tidak salah, jumlah peserta yang bisa difasilitasi belum sampai 100 orang. Untuk data teknisnya tentu ada di dinas,” jelasnya.
Ia berharap, pengembangan pelatihan kerja berbasis kebutuhan perusahaan yang direncanakan mulai digalakkan pada 2027 dapat membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat Seruyan untuk memperoleh pekerjaan.
“Tentunya, dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus membantu menekan angka kemiskinan di daerah,” tutupnya.zul/jsi-red
