PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Penanganan laporan dugaan perusakan dan memasuki pekarangan tanpa izin terkait sengketa lahan serta bangunan eks Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah (Kalteng) di Polda Kalteng masih bergulir. Perkara tersebut kini berada pada tahap pemeriksaan saksi.
Penasihat hukum pelapor, Suriansyah Halim mengatakan, berdasarkan koordinasi terakhir dengan penyidik, seluruh saksi dari pihak pelapor maupun saksi fakta telah dimintai keterangan oleh kepolisian. Selain itu, satgas yang sebelumnya menduduki eks kantor yang juga turut dilaporkan dalam perkara itu juga telah menjalani pemeriksaan.
”Dari laporan kita semua saksi-saksi baik dari saksi pelapor maupun saksi fakta, itu sudah diperiksa semua. Untuk Satgas sendiri menurut penyidik juga sudah diperiksa,” ujar Halim saat ditemui Tabengan, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, proses penanganan perkara belum berlanjut ke tahap berikutnya karena masih menunggu kehadiran saksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Saksi tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai surat pernyataan yang menjadi salah satu pokok persoalan dalam sengketa tersebut.
”Kemarin tertundanya sampai dengan sekarang karena kata DPD PDI Perjuangan Kalteng akan menghadirkan saksi dari DPP PDI Perjuangan yang bisa menjelaskan tentang surat pernyataan klien saya yang sudah dicabut itu,” ungkapnya.
Sejauh ini, kurang lebih satu bulan lamanya pemanggilan atau kehadiran saksi dari DPP PDI Perjuangan tersebut hingga kini masih belum terlaksana.
Ia menjelaskan, kliennya telah mencabut surat pernyataan yang disebutkan oleh pihak DPD PDI Perjuangan Kalteng tersebut. Namun, menurut kliennya justru dokumen yang sudah dicabut itu masih digunakan oleh pihak terlapor.
Meski proses penanganan laporan tersebut masih menunggu keterangan tambahan dari para saksi, Suriansyah Halim memastikan kliennya tidak berniat menyelesaikan persoalan ini melalui perdamaian. Kliennya berharap laporan pidana yang sudah dilaporkan tetap diproses hingga diperoleh kejelasan mengenai pihak yang benar dan salah.
”Kalo klien saya maunya lanjut supaya namanya dibersihkan. Itu saja. Kalo untuk tuntutan berat atau ringan, klien saya gak ke situ. Ini cuma mencari mana yang benar dan mana yang salah,” tegasnya.
Terkait laporan yang disebut telah diajukan pihak terlapor, Suriansyah Halim mengaku belum menerima informasi perkembangan maupun panggilan dari penyidik. Karena itu, ia belum bersedia memberikan komentar lebih jauh mengenai laporan tersebut.
Sementara laporan yang diajukan kliennya yakni terkait laporan terhadap satgas yang mengklaim diperintahkan oleh pejabat DPD PDI Perjuangan Kalteng untuk menduduki eks kantor tersebut. Dari laporan itu diduga satgas telah merusak dan memasuki pekarangan tanpa izin.
”Kalo dari laporan kami satgas itu mereka sudah dipanggil oleh Polda Kalteng untuk menjalani pemeriksaan,” katanya.
Suriansyah Halim menambahkan, pihak yang dilaporkan mendalilkan memiliki surat tugas dalam melakukan kegiatan di lokasi yang disengketakan. Persoalan mengenai dasar kewenangan tersebut, menurutnya, perlu diuji melalui proses hukum.
Ia menegaskan, laporan yang ditangani Polda Kalteng merupakan perkara pidana, bukan sekadar perselisihan kepemilikan lahan dan bangunan. Pihak pelapor berharap penyidik menuntaskan pemeriksaan secara objektif sehingga persoalan tersebut memperoleh kepastian hukum.
”Laporan kita pidana di Polda Kalteng,” pungkasnya. mak/fwa-red











