PALANGKA RAYA/tabengan.com – Pendidikan menjadi salah satu tolok ukur dalam peningkatan pembangunan daerah. Mutu serta kualitas pendidikan yang bagus merupakan implementasi yang ingin dicapai pada sektor tersebut.
Untuk mengarah ke sana, maka banyak hal yang mesti mendapat pembenahan serta perhatian. Problema itu mendapat sorotan, dari Ketua Komisi C DPRD Kalteng H Syamsul Hadi.
Dirinya menilai biaya pendidikan untuk sekolah pertahun pada jenjang SMA idealnya ada di angka Rp5 juta.
“Itu merupakan angka atau biaya, yang mampu mengantarkan hasil optimal pada lini pendidikan,” katanya kepada wartawan, belum lama ini.
Lalu untuk standarnya sendiri minimal ada di jumlah Rp3,5 juta. Sayangnya, ucap dia, pemerintah saat ini hanya mampu menanggung sekitar Rp2,4 juta, dari secara keseluruhan anggaran.
Syamsul merinci dari dana APBD hanya ada Rp800 ribu, dan untuk APBN diangka Rp1,6 juta.
Dijelaskannya kondisi itu membuktikan anggaran pemerintah masih belum sebanding dengan jumlah ideal mutu pendidikan bagus serta maksimal. Apalagi ketika masa penerimaan peserta didik baru (PPDB), dirinya menyarankan agar orangtua serta komite sekolah bisa berkoordinasi bersama.
Tujuannya dalam upaya menutup kekurangan, biaya memaksimalkan lini pendidikan.
“Kita harapkan agar PPDB di 2018 ini, bisa berjalan lancar dan tanpa masalah lagi,” kata wakil rakyat dari Dapil II yang meliputi Kotim dan Seruyan tersebut.
Dirinya juga berharap agar orangtua siswa dan sekolah, bisa lebih menjalin kerja sama yang baik.
Tentunya terkait penerimaan dan penarikan sumbangan agar bisa dibicarakan lebih baik.
Legislator dari PPP itu mengakui biaya pendidikan secara umumnya, memang perlu anggaran yang besar. Bahkan dapat dikatakan, bukanlah suatu “keinginan” yang murah. Ketika ingin mutu pendidikan yang bagus, maka sarana prasarana bahkan fasilitasnya mesti maksimal.
Pria murah senyum itu menegaskan, ketika hanya mengandalkan penganggaran dari pemerintah, jelas tidak akan mampu. Kondisi itu dipastikan, mengarah pada keterbatasan pendanaan.
Pihaknya menilai kekurangan itu sendiri bisa dimengerti, karena mesti ada anggaran yang harus ditutupi. Pelaksanaan itu nantinya berimplementasi, pada mutu pendidikan Kalteng yang baik. “Ketika hanya mengandalkan dari pemerintah, jelas pendidikan akan berjalan lambat. Kita bisa lihat contoh di daerah lain, yang terus meningkatkan pendidikan, dimana ada program satu guru satu laptop,” ujar Syamsul. drn
