BOS Cair, Sekolah Diminta Cek Rekening

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Pendidikan (Disdik), akhirnya menyalurkan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) triwulan I tahun 2017.

Dana sebesar Rp 70 miliar lebih yang disalurkan melalui jasa PT POS Indonesia Cabang Palangka Raya itu diperkirakan sudah masuk ke rekening sekolah dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP) se-Kalteng.

“Sabtu (18/3) kemarin, kita sudah menyalurkan BOS Triwulan I bagi SD dan SMP se-Kalteng. Saat ini mungkin sudah masuk rekening sekolahan. Kita minta sekolah untuk menceknya di rekening,” ucap Ketua Tim Manajemen BOS Kalteng Drs Gazali Rahman melalui Bendahara BOS Kalteng Amelia Henisaputri SE MPd, Selasa (21/3).

Amelia menjelaskan rincian dana yang dicairkan untuk triwulan pertama tersebut untuk jenjang SD sebesar Rp 47.681.760.000 dengan jumlah siswa sebanyak 287.936 orang. Sedangkan untuk jenjang SMP dana BOS yang disalurkan sebesar Rp 22.355.400.000, dengan jumlah siswa sebanyak 107.281 orang.

Ia mengakui penyaluran dana BOS triwulan pertama tahun 2017 itu memang mengalami keterlambatan, karena berbagai kendala, baik yang terjadi di pemerintah Pusat maupun Pemprov Kalteng.

“Keterlambatan tidak hanya terjadi di Provinsi Kalteng, tetapi di seluruh Indonesia karena ada beberapa perubahan. Info yang saya terima hari ini, baru 3 provinsi yang menyalurkan dana BOS, termasuk Kalteng,” kata Amelia.

Selain meminta pihak sekolah memeriksa dan melaporkan jika terjadi kesalahan dalam penyaluran BOS triwulan pertama itu, Tim Manajemen BOS Provinsi Kalteng juga meminta agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera mengirimkan Surat Keputusan (SK) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota untuk melengkapi data yang diminta Pemerintah Pusat.

“Saat ini Ketua Tim Manajemen BOS Kalteng yang juga menjabat Sekretaris Disdik Kalteng sedang mengikuti Rakor BOS di Pusat. Ia berpesan kepada saya untuk mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota agar segera mengirimkan SK Tim Manajemen BOS mereka masing-masing, karena itu diminta oleh Pemerintah Pusat,” tutupnya. nta