JAKARTA/tabengan.co.id – Surat yang dibuat Setya Novanto dari balik jeruji rutan KPK sempat dibicarakan dalam rapat pleno Golkar kemarin. Para pengurus DPP Golkar sempat meminta verifikasi kebenaran dari dua surat yang ditulis tangan dan beredar melalui instant messanger.
“Jadi memang begini ada beredar surat tanda tangan dan beredar di WA dan banyak lagi. Memang dalam rapat pleno kemarin sempat dipertanyakan, bahkan ada gagasan untuk lakukan verifikasi tentang itu,” ujar Plt Ketum Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakbar, Rabu (22/11).
Namun pleno akhirnya sepakat untuk tidak melakukan verifikasi dan terus melanjutkan rapat pleno dengan mempertimbangkan SK penunjukan Idrus Marham sebagai Plt Ketum yang dikeluarkan Novanto. Verifikasi juga dinilai akan memerlukan waktu lama.
“Sebelumnya sudah ada surat resmi yang ditandatangani sekjen dan ketum tentang penunjukan plt ketum Partai Golkar, kalau kita lakukan verifikasi itu perlu proses panjang,” jelas Idrus.
“Sementara masalah-masalah yang ada tidak perlu menunggu itu sehingga tim yang ditunjuk rapat pleno mengambil keputusan bahwa kita tidak perlu verifikasi,” sambungnya.
Ketua Harian Golkar Nurdin Halid yang memimpin rapat pleno kemarin, Selasa (21/11), menyebut akan membacakan surat yang tersebar lewat WhatsApp itu. Namun dia menyebut surat Novanto tak akan mengintervensi jalannya pleno.
Seperti diberitakan sebelumnya, Novanto mengirimkan surat bertuliskan tangan dari balik rutan KPK. Ada dua buah surat yang dibuat Ketum Golkar itu.
Surat pertama ditujukan kepada pimpinan DPR yang isinya meminta agar dia tak dicopot dari kursi Ketua DPR dan statusnya sebagai wakil rakyat dipertahankan. Dia juga meminta MKD tidak menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya.
Kemudian surat kedua ditujukan kepada DPP Partai Golkar. Di surat itu, Novanto menegaskan masih sebagai Ketum Golkar. Ia juga menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar. Tak hanya itu, Novanto juga menunjuk dua Plt Sekjen, yaitu Yahya Zaini dan Azis Syamsuddin.
Meski Nurdin mengatakan surat Novanto tak akan mengintervensi rapat, namun pada akhirnya Pleno Golkar tetap mempertahankan status Novanto sebagai ketum dan menunjuk Idrus sebagai Plt ketum. Keputusan ini sambil menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto terkait status tersangkanya dalam kasus korupsi e-KTP.
“Menyetujui Idrus Marham sebagai Plt Ketum sampai ada keputusan praperadilan,” ungkap Idrus usai rapat Pleno, Selasa (21/11).d-com
