PALANGKA RAYA/tabengan.co.id – Kembali tidak hadirnya Plt Sekdaprov Fahrizal Fitri pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kisruh seleksi Tenaga Kontrak (Tekon), menjadi sorotan kalangan DPRD Provinsi.
Menurut Anggota Komisi A DR P Lantas Sinaga, pihaknya sudah memanggil yang bersangkutan lebih dari satu kali.
“Rapat sebelumnya karena ada kesibukan terpaksa rapatnya ditunda, ternyata dalam RDP kali ini kembali tidak hadir,” ujarnya kepada Tabengan, ketika ditemui di ruang kerjanya Rabu (21/3).
Ketidakhadiran itu membuat pihaknya mempertanyakan, niat serta keinginan dalam upaya penyelesaian persoalan polemik tekon tersebut.
Dirinya juga menegaskan selama ini terjalin kerja sama yang baik, antara legislatif dan eksekutif. Artinya bisa saling mengerti satu sama lain apabila ada koordinasi yang benar-benar diperlukan.
RDP sendiri merupakan salah satu bentuk sarana kerja sama yang baik dalam upaya keduanya menuntaskan permasalahan bersama-sama.
Sayangnya ketidakhadiran itu bisa menimbulkan persepsi yang negatif di berbagai kalangan termasuk publik. Seharusnya, ucap dia, kerja sama yang baik antara dua lembaga itu bisa diimplementasikan melalui sinkronisasi yang positif.
Wakil Ketua FKUB Kalteng itu juga menyatakan Plt Sekdaprov sendiri merupakan penanggung jawab dalam hal itu. “Kita mengerti dengan kesibukan yang dijalani. Namun paling tidak RDP terkait seleksi tekon sudah menjadi sorotan masyarakat banyak, dan tentunya sangat memerlukan penyelesaian yang mendesak. Artinya jangan seakan-akan ada kesan diabaikan begitu saja,” ucap Ketua Persatuan Gereja-Gereja Pantekosta Se Indonesia (PGPI) Wilayah Kalteng itu.
Selain itu, tidak hadirnya orang nomor satu di kalangan ASN Kalteng itu, memberikan kegelisahan di sejumlah unsur. Tidak hanya di lingkup para tekon yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saja, namun juga masyarakat umum.
Dirinya berharap problema semacam ini tidak terjadi lagi ke depan. Tentunya koordinasi, kerja sama, serta sinkronisasi tercapai dengan baik. Bahkan memberikan hasil yang positif kepada pihak yang merasa dirugikan. “Kita mengharapkan jangan lagi terulang. Wujudkan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif, bukan mengarah pada ketimpangan solusi yang berujung pada kekecewaan lingkup publik,” tegasnya.
Menyangkut adanya dugaan maladministrasi pada seleksi tekon belum lama ini, dirinya berharap hal itu terjawab dalam RDP bersama. Melalui pertemuan itu maka akan ada jembatan yang mengarah pada penyelesaian permasalahan. Pihaknya sendiri mengaku prihatin, terkait kisruh yang saat ini masih berpolemik di wilayah itu.
Sementara itu sebelumnya Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang juga menegaskan pihaknya akan tetap mengawal persoalan itu hingga tuntas. Intinya akan tetap mempertanyakan penyebab kisruh serta indikasi terjadinya berbagai kejanggalan yang dikemukan sejumlah tekon TMS beberapa waktu lalu. drn
