DPRD: Pemerintah Harus Tegas
PALANGKA RAYA/tabengan.co.id- Meskipun pemerintah daerah telah melakukan pantauan langsung ke lapangan, seperti yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Wali Kota Palangka Raya pada Kamis (11/2), belum mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng.
Buktinya, hingga kini stok di pasaran untuk minyak goreng bersubsidi sesuai Permendag 06 masih sulit didapat. Ada sebagian kios pedagang sembako masih kosong barang. Sedangkan yang lainnya menjual dengan harga kisaran Rp20.000 per liter atau Rp32.000 per 2 liter.
Sebagaimana di Toko Habibie Pasar Besar Palangka Raya. Ari, salah seorang karyawan toko mengatakan, stok minyak goreng di kios tempatnya mengais rezeki masih kosong dan sudah terjadi cukup lama.
Di kios yang lain, seorang ibu bernama Asramiah mengaku kesulitan memperoleh minyak goreng bersubsidi. Kini yang dijualnya hanya minyak goreng kemasan dengan harga masih tinggi yakni Rp30.000-Rp32.000 per 2 liter.
Sedangkan dalam pantauan Tabengan, pada hari yang sama di Pasar Sapan, minyak goreng masih di kisaran Rp20.000 per liter.
“Ada minyak goreng ecer kemasan setengah liter Rp10.000. Untuk minyak goreng kemasan sudah mulai banyak, tapi harganya masih mahal, Rp20.000 per liter,” beber seorang ibu yang enggan disebutkan namanya.
Sanksi Tegas Penimbun
Kelangkaan minyak goreng bersubsidi di sejumlah pusat perbelanjaan, kembali mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalteng. Pasalnya, kelangkaan tersebut menyebabkan munculnya berbagai keluhan dari masyarakat.
Menurut Anggota Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), Ina Prayawati, kelangkaan minyak goreng bersubsidi di sejumlah pusat perbelanjaan, baik swalayan maupun retail mart berpotensi menyebabkan inflasi terhadap kebutuhan pokok lainnya. Dia berharap pemerintah bisa segera mencari solusi terkait kelangkaan produk konsumtif tersebut.
“Tidak menutup kemungkinan, kelangkaan minyak goreng bersubsidi saat ini memicu inflasi kebutuhan pokok lainnya. Apalagi berdasarkan informasi media massa, minyak goreng non-subsidi mulai mengalami kenaikan harga di pasaran,” ucapnya saat dibincangi Tabengan di sela mengikuti kegiatan perayaan HUT Ke-49 PDI Perjuangan, Jalan Soekarno, Minggu (13/2).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV meliputi Kabupaten Barito Timur (Bartim), Barito Selatan (Barsel), Barito Utara (Barut) dan Murung Raya (Mura) ini juga mendesak pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengusut tuntas masalah kelangkaan minyak goreng bersubsidi di sejumlah pusat perbelanjaan.
Hal tersebut dikarenakan adanya dugaan penimbunan oleh sejumlah oknum yang mencoba memanfaatkan program pemerintah khususnya minyak goreng bersubsidi untuk meraup keuntungan dengan cara menimbun, sehingga menyebabkan inflasi dan minyak goreng bersubsidi tersebut akan dijual kembali dengan harga tinggi.
“Harus ada kebijakan dari pemerintah agar hal seperti ini tidak terulang lagi, karena masyarakat kita pada dasarnya adalah masyarakat konsumtif dan membutuhkan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila ada oknum yang dengan sengaja menimbun minyak goreng bersubsidi dan memanfaatkan situasi tersebut hingga menyebabkan inflasi, maka sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas dengan memberikan sanksi terhadap oknum tersebut,” pungkasnya. dsn/nvd
