PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhajirin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Jamkrida Kalteng dan PT Banama Tingang Makmur. Pasalnya, kedua BUMD tersebut belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Permintaan evaluasi ini muncul setelah adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang menyebabkan struktur APBD tahun 2026 menjadi lebih terbatas.
“Dua lembaga BUMD itu, mohon maaf, seperti hidup segan mati tak mau. Disubsidi habis-habisan, tapi hasilnya tidak terlihat,” ujar Muhajirin, Kamis (16/10).
Mantan Wakil Bupati Kapuas ini menerangkan, selama ini hanya PT Bank Kalteng yang memberikan kontribusi nyata pada PAD. Sedangkan PT Jamkrida dan PT Banama Tingang Makmur lebih banyak mengandalkan penyertaan modal dari pemerintah daerah.
“Artinya, penyertaan modal itu paling-paling hanya cukup untuk membayar gaji pegawai dan biaya operasional mereka saja,” jelasnya.
Legislator Demokrat ini menegaskan, dalam kondisi tersebut, seluruh lembaga daerah harus mampu menjadi sumber pendapatan, bukan justru menambah beban keuangan daerah.
Ia memberikan contoh keberhasilan BUMD di daerah lain yang dioperasikan dengan baik karena keterlibatan langsung kepala daerah.
“Seperti di Muara Teweh (Barito Utara), memang Bupatinya turun tangan memberi arah usaha yang menghasilkan PAD. Harusnya di provinsi juga bisa begitu,” ujarnya.
Muhajirin juga menyarankan agar pengelolaan sektor tertentu seperti perhotelan (Hotel Dandang Tingang) yang kini berada di bawah PT Banama Tingang Makmur diserahkan kepada pihak swasta untuk meningkatkan profesionalisme dan peluang keuntungan.
“Kalau dikelola swasta, peluang untung lebih besar. Perusahaan daerah seharusnya fokus pada sektor yang benar-benar bisa menghasilkan uang, misalnya pabrik mini pengolahan CPO di wilayah dengan banyak petani sawit,” tambahnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini tidak ada lagi alokasi penyertaan modal untuk kedua BUMD tersebut.
“Untuk tahun ini tidak ada penyertaan modal lagi. Kita juga belum tahu seperti apa struktur APBD 2026 nanti,” ujarnya.
Muhajirin berharap Gubernur Kalteng bersama para Bupati dapat berperan aktif dalam menemukan usaha yang produktif dan benar-benar berkontribusi pada PAD.
“Hasil usaha BUMD jangan hanya untuk menutupi gaji dan biaya operasional. Perlu dievaluasi menyeluruh oleh biro otonomi daerah. Dewan tentu akan mendorong hal itu,” tutupnya. jef
