Menurut politisi dari Partai PKB ini di wilayah pedesaan hampir 60-70 persen PBB desa tidak terbayarkan. Hal ini dikarenakan tidak ada petugas yang melakukan jemput bola di pedesaan yang memberikan kemudahan warga untuk membayar PBB.
Bahkan meskipun dari instansi terkait sudah melayangkan surat pemberitahuan dan penagihan, menurutnya belum tentu warga mau membayar. Menurutnya ia juga pernah menemukan kasus jika ada warga yang membayar PBB dengan objek yang berbeda dari sebenarnya.
“Ini juga harus jadi perhatian dari instansi terkait karena jika ingin pemasukan PAD lebih maksimal hal tersebut harus segera masuk pendataan agar semua bisa masuk ke daerah,” tuturnya. c-may
