Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Sebagai Regional Chief Economist (RCE)

Oleh : Eka Yuliantika

PENDAHULUAN

Latar Belakang

           Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah membawahi 4 Bidang teknis dan 1 Bagian setingkat eselon III, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian Umum;
2. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I;
3. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II;
4. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
5. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal.

Disamping itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah membawahi 4 (empat) kantor vertikal setingkat eselon III yang melaksanakan fungsi pelayanan perbendaharaan di tingkat Kabupaten/Kota yaitu:

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya [Tipe A1]
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Buntok [Tipe A1]
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalan Bun [Tipe A2]
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sampit [Tipe A2]

            Pada acara Puncak Hari Bakti Perbendaharaan ke-18 Tahun 2022, arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Keuangan meminta agar Ditjen Perbendaharaan menjadi instansi yang makin sadar terhadap kekayaan data keuangan negara yang dimiliki. Menteri Keuangan berharap Ditjen Perbendaharaan mampu memanfaatkan data untuk kepentingan Indonesia melalui perbaikan kebijakan Keuangan Negara. Keberadaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan  merupakan penugasan dari Menteri Keuangan yang dalam kedudukannya memiliki tugas dan fungsi bukan hanya terbatas pada penyaluran dana APBN, tetapi juga untuk berbagai aspek kebijakan fiskal lainnya.

            Mulai tahun 2022 Kanwil DJPb mengalami penajaman fungsi, disamping menjadi representasi Kementerian Keuangan di Daerah juga harus dapat memerankan fungsi sebagai Regional Chief Economist (RCE). Semangat New DJPb in Town dengan jargon HAnDAL (Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Loyal), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah bertekad melaksanakan fungsi treasury menjadi lebih modern serta mampu berperan sebagai Regional Chief Economist (RCE) yang dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah.

PEMBAHASAN

             Penguatan  peran  Kanwil Ditjen Perbendaharaan  sebagai  Regional Chief Economist  dan  representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai bentuk implementasi atas arahan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Sebagai tindak lanjut arahan tersebut dituangkan dalam    Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor: ND-2040/PB.1/2021 tanggal 25 Mei 2021, mulai tahun 2021 Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengalami penajaman fungsi disamping menjadi Representasi Kementerian Keuangan di Daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan harus dapat memerankan fungsi sebagai Regional Chief Economist (RCE). Berbagai output yang dihasilkan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan selama ini antara lain meliputi: RPA, SR, GFS, LKBUN/LKPP Wilayah, KFR, diharapkan dapat menjadi instrument penting dalam memerankan fungsi baru tersebut.

              Kegiatan dalam rangka penguatan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Sebagai Regional Chief Economist dan representasi Kementerian Keuangan di daerah. Adapun cakupan kegiatan tersebut dalam rangka menindaklanjuti output fungsi pada bulan:

1. APRIL 2021:

• Koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah), Memperkuat Sinergi dengan Mitra Strategis, Percepatan Penyerapan APBN Satker Kementerian/ Lembaga, Publikasi/Strategi Komunikasi dan kegiatan pendukung lainnya.

2. MEI 2021:

• Pelaksanaan Anggaran meliputi Forum Komunikasi Keuangan Pusat dan Daerah, Press Conference dan Press Release Pelaksanaan APBN di Kalimantan Tengah, Treasury Goes To Campus, Dialogue, dan Publikasi pada Media Massa.

3. JUNI 2021:

• Pelaksanaan Anggaran meliputi Pembayaran Gaji ke-13, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, One on One Meeting Percepatan Realisasi Anggaran, Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Timur, Press Release Pelaksanaan APBN, dan Dialog bersama TVRI;
• Pembinaan Pengelolaan BLU berupa Monev BLU RS Bhayangkara; dan
• Akuntansi dan Pelaporan Keuangan meliputi FGD “Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Menuju Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Yang Andal” dan Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP dan LKPD Tahun 2020 di Kalimantan Tengah.

4. JULI 2021:

• Manajemen Investasi berupa Dialog Pembiayaan Ultra Mikro, Pelaksanaan Anggaran meliputi Musrenbang Polda Kalteng 2021 dan PressRelease Kinerja APBN Kalimantan Tengah Semester I TA 2021, dan

• Sistem Perbendaharaan dan  Teknologi Informasi Perbendaharaan meliputi Sosialisasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN TA 2021 serta Refreshment Penilaian PPK dan PPSPM.

5. SEPTEMBER 2021:

• Pelaksanaan Anggaran meliputi Asistensi APBD Kabupaten Kotawaringin Timur, Asistensi TKDD Kabupateng Katingan, Monev Satker PNBP, Diseminasi KFR dan FGD Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, One on One Meeting Percepatan Pelaksanaan Anggaran dan Press Release Kinerja APBN Kalimantan Tengah Juli 2021;
• Akuntansi dan Pelaporan Keuangan meliputi Audiensi dan Diskusi Penyusunan CaLK Menggunakan Aplikasi CaLK dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;  dan
• Sistem Perbendaharaan dan Teknologi Informasi Perbendaharaan meliputi Diseminasi Dana Pendidikan di Kalimantan Tengah dan Sosialisasi Beasiswa LPDP 2021 dan End User Training (EUT) SAKTI.
• Pelaksanaan Anggaran meliputi One on One Meeting Percepatan Pelaksanaan Anggaran, Asistensi TKDD Kabupaten Katingan, FGD TKDD Kabupaten Kapuas, Persamaan Persepsi dan Komitmen Bersama TKDD Kabupaten Pulang Pisau, Debottlenecking Belanja Kementerian/Lembaga dengan Satker Mitra Kerja KPPN Sampit, dan Press Release Kinerja APBN Kalimantan Tengah Agustus 2021;
• Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum meliputi Reviu atas Pengisian Kertas Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya;
• Manajemen Investasi meliputi Rapat Koordinasi Penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Provinsi Kalimantan Tengah;
• Akuntansi dan Pelaporan Keuangan meliputi Hapakat Award; dan
• Sistem Perbendaharaan dan Teknologi Informasi Perbendaharaan meliputi Penyebarluasan Informasi Terkini Layanan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Konsultasi menjadi Satker BLU Universitas Palangka Raya.

6. OKTOBER 2021:

• Pelaksanaan Anggaran meliputi FGD Percepatan DAK Fisik dan Dana Desa di beberapa Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah, Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran (LLAT) 2021, dan Press Release APBN Triwulan III TA 2021;
• Akuntansi dan Pelaporan Keuangan meliputi Bimbingan Teknis dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tingkat UAPPAW Semester I Tahun 2021 dan Tahun 2020 Audited; dan
• Sistem Perbendaharaan dan Teknologi Informasi Perbendaharaan meliputi kegiatan Goes To Campus.

            Meningkatkan peran RCE (Regional Chief Economist) supaya lebih berkualitas mulai bulan Januari 2022 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan analisis untuk dapat menyusun Laporan ALCo (Asset Liability Committee) Regional Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk melakukan assessment terhadap kondisi perekonomian dan fiskal, baik penerimaan dan pengeluaran APBN maupun APBD di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mengetahui isu strategis regional untuk diperoleh sejumlah rekomendasi yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh eselon I lingkup Kementerian Keuangan beserta stakeholder eksternal lainnya. Pada tahap akhir, dilakukan press release kinerja APBN dan perekonomian regional sebagai bentuk transparansi dan publikasi informasi fiskal dan perekonomian kepada masyarakat.

Manfaat Regional Chief Economist (RCE) bagi Stakeholder dan Masyarakat:

Paritisipasi dalam Acara Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan III Tahun 2022 serta Penyerahan Piagam dan Plakat atas Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemda Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah sebagai partisipasi dalam kebermanfaatan RCE bagi stakeholder.  Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah turut berkontribusi pada acara Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan III Tahun 2022,  yang dihadiri oleh semua  Pemerintah  Kabupaten/Kota/dan  Pemerintah  Provinsi  di Kalimantan  Tengah.  Acara  yang  diadakan  pada  tanggal  21  Oktober  2022  ini  turut  diisi  dengan  Pemberian Penghargaan berupa Piagam dan Plakat kepada Pemerintah Daerah yang meraih Opini WTP atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sebagaimana dimuat dalam media online rri.co.id dan beritasampit.co.id,  Kepala Kanwil Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  Bapak  Hari  Utomo  menyampaikan bahwa “Konsistensi  untuk  terus  mempertahankan  Raihan  opini  WTP  hingga  saat  ini, bukanlah Pekerjaan yang mudah dan membanggakan, karena harus diraih dalam suasana yang sangat tidak biasa (extra ordinary) di tengah suasana Pandemi Covid-19”.

           Implementasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah dan Regional Chief Economist sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-4274/PB.1/2022 tanggal 30 November 2022, Strategic Brief Sheet Pelaksanaan Regional Chief Economist Periode Oktober 2022:

1. Berdasarkan Strategic Brief Sheet (SBS) Kanwil Ditjen Perbendaharaan,kinerja Ekonomi,APBN,APBD, dan perkembangan ekonomi regional sebagai berikut:

a). Kinerja Ekonomi Nasional Kinerja Ekonomi Indonesia terus menguat pada triwulan III 2022 dengan tumbuh sebesar 5,72% (yoy). Dengan tingkat pertumbuhan ini, level PDB nasional secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2022 berada 6,6% di atas level kumulatif triwulan I – III tahun 2019 atau sebelum pandemi terjadi. Kinerja neraca perdagangan Indonesia juga terlihat masih kuat, ditunjukkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh 21,64% (yoy) yang memberikan andil terhadap PDB triwulan III 2022 sebesar 26,23%. Ekspor terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, seperti halnya impor yang tumbuh mendukung kebutuhan pasokan dalam negeri. Hingga bulan Oktober 2022, neraca perdagangan Indonesia terus menunjukkan surplus yang berlanjut selama 30 bulan. Optimisme konsumen juga meningkat dan tetap berada di zona optimis. Kinerja investasi membaik, terutama investasi non bangunan, utamanya peralatan dan mesin. Perekonomian telah melampaui kondisi prapandemi melalui tingginya konsumsi masyarakat serta aktivitas ekspor dan impor, seiring dengan keberhasilan penanganan Covid-19 dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Berdasarkan data dari Google Mobility Index (GMI) per 17 Oktober 2022, seluruh provinsi mengalami peningkatan mobilitas. Secara keseluruhan, optimisme pelaku usaha masih meningkat, ditunjukkan oleh permintaan dalam negeri yang tetap baik. Tekanan inflasi Indonesia mulai terkendali dan 2 tidak setinggi perkiraan sebelumnya. Pada bulan Oktober 2022, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,11% (mtm) yang bersumber dari penurunan harga pada seluruh kelompok inti, volatile foods, dan administered prices. Secara spasial, deflasi pada bulan Oktober 2022 terjadi di seluruh regional, kecuali Kalimantan serta Bali dan Nusa Tenggara yang masih mencatatkan inflasi, meski telah mengalami perlambatan.

b). Kinerja APBN dan APBD

Kinerja APBN masih terjaga hingga bulan Oktober 2022, penyerapan belanja negara hingga Oktober 2022 bertumbuh sebesar 14,19% (yoy) yang dikontribusikan oleh belanja barang dan jasa serta belanja modal. Pendapatan negara sampai dengan Oktober 2022 juga tercatat naik sebesar 44,46% yoy. Jika dilihat berdasarkan kontribusi, pendapatan pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap komposisi pendapatan negara sebesar 66,38%, kemudian diikuti oleh pendapatan PNBP sebesar 21,84%, pendapatan bea dan cukai sebesar 11,75%, serta hibah sebesar 0,03%. Sementara itu, realisasi belanja negara hingga akhir bulan Oktober 2022 secara spasial mengalami pertumbuhan (yoy) hampir pada seluruh provinsi, kecuali regional Sulawesi yang terkontraksi sebesar 0,96% (yoy). Adapun Regional Jawa menunjukan pertumbuhan belanja negara tertinggi yaitu sebesar 18,80% (yoy). Realisasi belanja pemerintah pusat s.d. 31 Oktober 2022 telah terealisasi sebesar 72,64% dari pagu, terdiri dari realisasi belanja kementerian/lembaga sebesar 79,74%, belanja non kementerian/lembaga sebesar 67,68% dari pagu dan Transfer ke daerah dan dana desa (TKD) tercatat terserap 84,40% dari total alokasi. Secara spasial, sampai dengan akhir bulan Oktober 2022, hampir seluruh regional mengalami pertumbuhan belanja negara, kecuali regional Sulawesi. Dari sisi APBD, pendapatan dan belanja APBD hingga akhir bulan Oktober 2022 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan APBD s.d. 31 Oktober 2022 meningkat sebesar 0,72% (yoy) jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah s.d. bulan Oktober 2022 tumbuh sebesar 11,76% (yoy). Pertumbuhan pendapatan asli daerah terjadi di seluruh regional, di mana yang tertinggi dicapai oleh regional Kalimantan sebesar 29,66% (yoy). Realisasi belanja APBD s.d. bulan Oktober 2022 mencapai 61,24% dari pagu, atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 57,8% dari pagu. Realisasi SiLPA s.d. bulan Oktober 2022 sebesar Rp197,68 triliun, menurun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. SiLPA terbesar dicapai oleh regional Jawa sebesar Rp78,30 triliun dengan kontribusi sebesar 44,07% terhadap total SiLPA nasional.

c). Perkembangan Ekonomi Regional Kalimantan

Perekonomian regional Kalimantan bertumbuh 5,67% (yoy) pada triwulan III 2022, seiring pemulihan aktivitas perekonomian, mobilitas masyarakat yang meningkat, serta peningkatan sektor pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan. Peningkatan perekonomian ini juga berhasil mendorong pendapatan negara Regional Kalimantan s.d. bulan Oktober 2022 tumbuh sebesar 75,91% (yoy). Melanjutkan tren pertumbuhan dari bulan sebelumnya, kenaikan pendapatan paling besar dikontribusikan oleh pendapatan perpajakan yang mengalami pertumbuhan sebesar 81,31% (yoy). Belanja negara regional Kalimantan s.d. bulan Oktober 2022 tercatat mengalami peningkatan sebesar 14,96% (yoy), Peningkatan cukup signifikan terjadi pada transfer ke daerah dan dana desa yang tumbuh sebesar 24,66% (yoy). Sejalan dengan kinerja APBN, kinerja pendapatan daerah dan belanja daerah juga menunjukkan adanya pertumbuhan. Realisasi belanja daerah regional Kalimantan sebesar Rp71,74 triliun tumbuh sebesar 6,36% (yoy), disumbang oleh peningkatan seluruh komponen belanja daerah kecuali belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. Regional Kalimantan masih mencatatkan inflasi sebesar 0,13% (mtm) yang merupakan tertinggi secara nasional, meski telah mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

2. Pada Strategic Brief Sheet (SBS), Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga secara aktif menyampaikan peluang investasi yang terdapat di wilayah masing-masing. Secara umum, peluang investasi di daerah tergantung kondisi serta keunggulan dan potensi daerah tersebut yang memiliki keunikan tersendiri, sehingga membuka peluang investasi yang beragam. Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (RCE) telah mengidentifikasi peluang investasi di wilayah masing masing diantaranya:

          Peluang investasi di Regional Kalimantan

         Di regional Kalimantan mengidentifikasi peluang investasi di daerah berupa industri pengolahan di Kalimantan Barat,                 Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara, pengembangan sektor pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan di           Kalimantan Timur, serta pengembangan rumput laut yang menjadi andalan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.                   Kualitas rumput laut hasil produksi Kabupaten Nunukan tersebut merupakan salah satu komoditi unggulan Regional                   Kalimantan untuk diekspor ke negara lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Mulai tahun 2021 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penajaman fungsi disamping menjadi Representasi Kementerian Keuangan di Daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah harus dapat memerankan fungsi sebagai Regional Chief Economist (RCE). Berbagai output yang dihasilkan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan selama ini antara lain meliputi: RPA, SR, GFS, LKBUN/LKPP Wilayah, KFR, diharapkan dapat menjadi instrument penting dalam memerankan fungsi baru tersebut.
2. Kegiatan dalam rangka penguatan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sebagai Regional Chief Economist dan representasi Kementerian Keuangan di daerah. Adapun cakupan kegiatan tersebut dalam rangka menindaklanjuti output fungsi pada Laporan Pelaksanaan Regional Chief Economist Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah s.d. bulan April 2021, bulan Mei 2021 s.d. Oktober 2021.
3. Meningkatkan peran RCE (Regional Chief Economist) supaya lebih berkualitas mulai bulan Januari 2022 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan analisis untuk dapat menyusun Laporan ALCo (Asset Liability Committee) Regional Kalimantan Tengah.
4. Manfaat Regional Chief Economist (RCE) bagi Stakeholder dan Masyarakat: Paritisipasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Acara Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan III Tahun 2022 serta Penyerahan Piagam dan Plakat atas Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemda Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah sebagai partisipasi dalam kebermanfaatan RCE bagi stakeholder.
5. Pada Strategic Brief Sheet (SBS), Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga secara aktif menyampaikan peluang investasi yang terdapat di wilayah masing-masing. Secara umum, peluang investasi di daerah tergantung kondisi serta keunggulan dan potensi daerah tersebut yang memiliki keunikan tersendiri, sehingga membuka peluang investasi yang beragam. Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (RCE) telah mengidentifikasi peluang investasi di wilayah masing masing di antaranya Peluang investasi di Regional Kalimantan. Di Regional Kalimantan mengidentifikasi peluang investasi di daerah berupa industri pengolahan termasuk di Kalimantan Tengah.

6. Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Sebagai Regional Chief Economist (RCE) harus selalu menghasilkan output yang menjadi instrument penting dalam memerankan fungsi tersebut dan juga melakukan analisis untuk dapat menyusun Laporan ALCo (Asset Liability Committee) Regional Kalimantan Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Laporan Kegiatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah s.d. bulan April 2021;
2. Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor: ND-2040/PB.1/2021 tanggal 25 Mei 2021, mulai tahun 2021 Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengalami penajaman fungsi disamping menjadi Representasi Kementerian Keuangan di Daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan harus dapat memerankan fungsi sebagai Regional Chief Economist (RCE);
3. Laporan Pelaksanaan Regional Chief Economist Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah bulan Mei 2021;
4. Laporan Pelaksanaan Regional Chief Economist Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah bulan Juni 2021;
5. Laporan Pelaksanaan Regional Chief Economist Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah bulan Juli 2021;
6. Laporan Pelaksanaan Regional Chief Economist Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah bulan Agustus 2021;
7. Laporan Pelaksanaan Regional Chief Economist Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah bulan September 2021;
8. Laporan Pelaksanaan Regional Chief Economist Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah bulan Oktober 2021;
9. Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-4274/PB.1/2022 tanggal 30 November 2022, Strategic Brief Sheet Pelaksanaan Regional Chief Economist Periode Oktober 2022.

PENULIS: Kasubbag Penilaian Kinerja

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah