PALANGKA RAYA/tabengan.co.id – Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal wilayah Kalimantan Tengah (BAP PAUD dan PNF Kalteng) dalam beberapa bulan kedepan harus berkerja ekstra keras, karena pihaknya memiliki target untuk menyelesaikan proses Akreditasi di bulan Juli 2017.
Ketua BAP PAUD dan PNF Wilayah Kalteng Prof Dr H M Norsanie Darlan, MS PH menyampaikan target tersebut secara tidak langsung diberikan Pemerintah Pusat dalam hal tersebut Badan Akreditasi Nasional bidang PAUD dan PNF.
Jika BAP PAUD dan PNF Kalteng dalam kurun waktu yang ditentukan belum bisa melakukan akreditas setengah dari jumlah kouta yang dimiliki Kalteng, maka pemerintah Pusat akan memangkas jumlah kouta Kalteng.
“Jumlah kouta Kalteng 300 lembaga PAUD dan PNF yang akan mengikuti Akreditasi tahunb 2017. Tapi kebijakan pemerintah terakhir. Jika hingga akhir bulan Juli, BAP PAUD dan PNF Provinsi tidak berhasil melakukan akreditasi bagi 150 lembaga PAUD dan PNF, maka jumlah kouta yang 150 lainnya tidak akan diberikan,” kata HM Norsanie.
Ia menjelaskan berdasarkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BAP PAUD dan PNF gugus tiga (Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Kalbar, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah) beberapa waktu lalu, Kalteng mendapatkan kouta sebanyak 300 lembaga PAUD dan PNF untuk melakukan akreditasi di tahun 2017.
Bagi lembaga PAUD dan PNF yang berkeinginan untuk mengikuti Akreditasi pada tahun 2017 ini dipersilahkan mendaftarkan diri ke Sekretariat BAP PAUD dan PNF Kalteng yang beralamat dilingkungan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimanan Tengah jalan Mayjen D.I. Panjaitan no 4 Palangka Raya.
“Saat ini BAP PAUD dan PNF tengah melakukan penjaringan dan pendataan lembaga-lembaga PAUD dan PNF. Bagi lembaga yang merasa siap mengikuti Akreditasi silahkan melapor ke Sekretariat BAP PAUD dan PNF,” ungkapnya.
Menurutnya banyak yang harus dipersiapkan pihaknya dalam melakukan akreditasi di Tahun 2017 terutama dalam segi kesiapan tim penilai (Assesor) dan dukungan pemerintah Daerah. Tekait asesor pihaknya di 2017 akan mempersiapkan sedikitnya 50 assesor dalam rangka visitasi (penilaian) 150 lembaga PAUD dan PNF.
Oleh karena itu, pihaknya memerlukan dukungan penuh dari pihak pemerintah daerah untuk pelaksanaan Akreditasi tersebut. Karena dengan akreditasi tersebut mutu dan kualitas lembaga PAUD dan PNF di Kalteng mendapat pengakuan.
“Yang berat ini melakukan akreditasi untuk lembaga PAUD, karena lembaga PAUD ini tersebar di setiap Desa. Kalau untuk LKP dan PKBM masih dapat di jangkau. Oleh karena itu dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan,” katanya.
Untuk Provinsi Kalteng, terdapat sedikitnya 2500 lembaga PAUD dan PNF yang belum terakreditasi. Dari jumlah tersebut pemerintah pusat melalui BAP PAUD dan PNF Kalteng menargetkan pada tahun 2021 harus terakreditasi minimal 1500 lembaga.nta
