PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Djoko Poerwanto memastikan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Bumi Tambun Bungai akan berjalan aman.
Hal tersebut ditegaskan Djoko dalam Diskusi Publik Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024, yang digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng, di Swiss-Belhotel Danum, Palangka Raya, Kamis (20/6).
Dikatakan, secara geografi Kalteng memiliki 13 kabupaten dan 1 kota dan menjadi provinsi terluas di Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.741.075 jiwa.
“Saya menegaskan Polda Kalteng siap mewujudkan Kalteng aman dan nyaman, walaupun kita masih kekurangan personel. Karena saat ini rasionya satu polisi menjaga 3.385 masyarakat,” kata Djoko.
Dikatakan, saat ini pihaknya sudah membentuk tim gabungan dengan kekuatan pesonel pengaman pilkada 2024 baik dari Polda Kalteng dan Korem 102 Panju Panjung.
Kekuatan personel kontijensi sebanyak 4.4479 personel, kekuatan personel PAM Polda dan Polres jajaran 5.378 personel dan dibantu TNI dengan kekuatan 2.176 personel.
“Kami berkomitmen dalam menyediakan kekuatan, untuk mewujudkan pilkada damai,” tegasnya.
Bicara potensi kerawanan, kata dia, Polda bersama stakeholder lainnya, juga sudah melakukan analisa potensi konflik, di antaranya terjadi konflik internal partai politik (parpol) sehingga bisa menimbulkan kelompok aksi unjuk rasa (unras), kericuhan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), politik uang, penghilangan dokumen Pilkada, terjadinya kerusuhan, termasuk demonstrasi penolakan hasil Pilkada dengan cara kekerasan. Juga termasuk adanya black campaign.
Kemudian, prediksi ancaman juga sudah dipetakan. Beberapa diantaranya janji-janji paslon tidak ditepati hingga masyarakat menuntut, bentrok antarpendukung, terjadinya provokasi, penyalahgunaan wewenang dengan menekan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hal-hal lainnya.
“Semua kerawanan gangguan Pilkada sudah kami petakan. Maka dari itu kami sudah menyiapkan cara bertindak, termasuk meningkatkan kerja sama seluruh stakeholder, antisipasi hoaks, termasuk terus menyiapkan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial (PKS),” tuturnya.
Sementara, Ketua PWI Pusat Hendry CH Bangun dalam kesempatan itu mengatakan, peran pers krusial jelang Pilkada, khususnya dalam membantu masyarakat dalam memilih calon yang terbaik. Pers harus menerbitkan pemberitaan yang bisa mengedukasi masyarakat agar bisa memilih pemimpin yang terbaik di Kalteng.
“Karya jurnalistik yang diterbitkan pers mesti berimbang, independen, akurat, serta informatif, hal itu dilakukan demi mendidik masyarakat bagaimana calon pemimpin Kalteng di pilkada 2024,” kata Hendry.
Ia juga mengingatkan, tidak menutup kemungkinan para calon kepala daerah akan mencoba mempengaruhi media massa. Karena itu, peliputan perlu direncanakan dan pers di Kalteng harus memberikan informasi yang akurat dan berimbang mengenai rekam jejak calon kepala daerah.
“Pasti akan ada upaya mempengaruhi media baik dari petahana atau calon lainnya, karena itu peliputan perlu direncanakan,” tegasnya.
Dikatakan, peran pers juga penting dalam memberikan informasi rekam jejak para calon kepala daerah kepada masyarakat.
“Setiap calon pasti mengatakan dialah yang terbaik dan berprestasi, tetapi apakah rekam jejaknya membuktikan itu. Nah, informasi rekam jejak itulah tugas media,” tuturnya.
Ia juga meminta agar pers memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan baik dan melakukan investigasi untuk mengungkap kecurangan yang berpotensi terjadi. Hal ini penting terutama di daerah perkebunan.
“Jika kita memiliki data dan bukti kuat terjadi kecurangan saat pilkada 2024 yang melakukan tidak akan bisa mengelak,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua PWI Kalteng M Zainal. Menurutnya, peran pers sangat vital menjelang Pilkada 2024, sebab sangat penting bagi masyarakat untuk dapat memilih pemimpin yang terbaik dan terbuka.
PWI Kalteng akan memantau terus perkembangan pemberitaan dari media massa menjelang Pilkada, dan mengingatkan para wartawan bagaimana mengolah berita supaya berimbang.
“Peran pers dalam Pilkada memang sangat vital, kita berharap pers di Kalteng pemberitaan harus berimbang, jangan ada yang memutarbalikkan fakta, jangan ada hoaks sehingga berita yang ditampilkan betul-betul mendidik masyarakat bagaimana Pilkada 2024,” kata Zainal.
Dalam setiap pemberitaan, ujarnya, pers harus mengikuti kode etik jurnalistik agar tidak mendapatkan teguran dari Dewan Pers. “Kalau tidak berimbang tetap kita ingatkan para wartawan untuk taat kode etik jurnalistik, agar tidak mendapatkan teguran dari Dewan Pers,” terangnya.
Sementara Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo menyampaikan apresiasi kepada PWI atas inisiatifnya menggelar diskusi tersebut. Ia menekankan, suksesnya Pilkada serentak 2024, sangat bergantung pada peran aktif semua elemen masyarakat, termasuk insan pers.
Kegiatan Diskusi Publik Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024 tersebut, juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Kejaksaan Tinggi, Korem 102/Pjg, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng serta akademisi dari Universitas Palangka Raya (UPR). sgh/jef/ldw
