PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pembina sekaligus Pendiri dari Paguyuban Kulowargo Wong Jowo (Pakuwojo) Kalimantan Tengah (Kalteng) Achmad Diran menegaskan, Pakuwojo bukanlah sebuah partai politik, dan juga tidak melakukan politik praktis.
Hal ini disampaikan Diran bersama dengan sejumlah tokoh seperti Pujo Harianto, Anom Suharno, dan Parju, saat melakukan dialog, sekaligus meluruskan keberadaan Pakuwojo di Kalteng.
“Sejak didirikan, Pakuwojo bersifat independen. Pakuwojo memiliki semboyan ‘Dimana Bumi Dipijak, Di Situ Langit Dijunjung’, artinya orang Jawa di Kalteng harus hidup rukun, damai dan berdampingan dengan masyarakat setempat,” kata Wakil Gubernur Kalteng 2 periode ini, di kediamannya, Kamis (12/9).
“Pakuwojo bukanlah partai politik dan tidak melakukan politik praktis. Namun, Pakuwojo tidak melarang anggotanya untuk berpolitik, karena sejumlah anggota Pakuwojo merupakan anggota partai politik. Tetapi saat berpolitik atau mengikuti pemilu, sudah seharusnya tidak menggunakan Pakuwojo untuk kepentingannya,” jelasnya.
Diran menyampaikan, apabila ada pengurus ataupun anggota dari Pakuwojo mengikuti kontestasi politik, sudah seharusnya tidak membawa ataupun melibatkan Pakuwojo, dalam kegiatan politiknya salah satunya seperti kampanye.
Menurut Diran, hal ini perlu disampaikan, menyikapi banyaknya keluhan yang disampaikan para anggota Pakuwojo. Terlebih adanya informasi yang menyatakan, Pakuwojo mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada Kalteng 2024.
“Saya selaku pendiri dan juga pembina, dihadiri pula oleh tokoh-tokoh Pakuwojo melakukan pertemuan. Pada pertemuan itu, banyak yang menyatakan protes dan keberatan, nama Pakuwojo dibawa-bawa untuk mendukung salah satu paslon peserta kontestasi pilkada,” katanya.
Lebih lanjut, Diran menjabarkan, anggota dari paguyuban ini berasal dari beragam profesi, mulai dari masyarakat umum atau wirausaha, Aparatur Sipil Negara (ASN), aparat penegak hukum, seniman, hingga para politisi maupun lainnya.
“Pakuwojo anggotanya ada TNI, Polri, ASN atau pegawai negeri, pengusaha, tukang, petani, bermacam-macam, makanya tidak boleh digunakan untuk politik praktis sesuai anggaran dasar yang ada, yakni disebutkan Pakuwojo bersifat independen,” tegasnya.
“Jadi semua di Pakuwojo memiliki hak yang sama, termasuk dalam kontestasi politik seperti halnya Pilkada Kalteng 2024. Tapi, masing-masing anggota Pakuwojo berkompetisi, maka mereka sudah seharusnya tidak melibatkan Pakuwojo dalam pemilu tersebut,” ucapnya.
Diran menyebut, salah satu contohnya seperti Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, yang kembali maju pada kontestasi Pilkada 2024 ini. Edy Pratowo merupakan salah satu pembina dari Pakuwojo, namun tidak membawa Pakuwojo dalam setiap kegiatan yang dilaksanakannya.
“Kendati demikian, Edy Pratowo dalam keikutsertaan dalam Pilkada, tidak membawa nama Pakuwojo. Agustiar Sabran dan Edy Pratowo membentuk tim relawannya sendiri. Seperti inilah yang kami maksud, karena sudah seharusnya begitu,” jelasnya.
Salah seorang tokoh Pakuwojo Pujo Harianto membenarkan, setelah adanya informasi yang mengklaim Pakuwojo mendukung salah satu pasangan calon, pada Pilkada Kalteng 2024, banyak dari anggota Pakuwojo yang bertanya-tanya dan heran, kenapa Pakuwojo melakukan politik praktis.
“Ini warga kita ini sedang bertanya-tanya. Makanya di sini beliau (Pak Ahmad Diran) mendinginkan, jadi keterangan beliau menjelaskan serta meluruskan itu. Apalagi kalau dianggap Pak Diran sudah menyetujui Pakuwojo, mendukung salah satu paslon pada Pilkada Kalteng. Kami ingin menegaskan kembali, Pakuwojo bukan partai politik serta tidak berpolitik praktis,” tutupnya.ist
