PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – PT Pertamina (Persero) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan ketersediaan gas elpiji 3 kilogram untuk Kota Palangka Raya aman dan terkendali.
Hal itu disampaikan Sales Branch Manager PT Pertamina Kalteng Yasir Huwaydi kepada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) setempat, saat menggelar operasi pasar murah yang digelar selama seminggu ini.
Yasir menyebut, pihaknya saat ini men-support kegiatan Pemda dalam menangani isu terkait kelangkaan elpiji. “Harapannya, kami bersama pemerintah kota dapat menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kota dan memastikan operasional berjalan secara aman dan lancar,” kata Yasir saat dihubungi Tabengan, Rabu (18/9).
Hal ini, kata Yasir, dilakukan sebagai wujud kehadiran PT Pertamina bersama pemerintah kota atas keluhan masyarakat yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
“Dari PT Pertamina sendiri kalau ada kekurangan kami menunggu laporan dari pemerintah kota. Kalau nantinya diperlukan melakukan operasi pasar murah, tentu kami siap mendukung,” tuturnya.
Pihak Pertamina pun akan menelusuri proses penyaluran gas elpiji dari tingkat agen hingga ke pangkalan, untuk mengusut apakah ada pihak-pihak yang melanggar aturan.
Jika nantinya ditemukan ada pangkalan gas elpiji 3 kg yang melanggar aturan, maka pihaknya akan melakukan evaluasi untuk nantinya kemudian dilakukan penindakan berupa pemutusan hubungan usaha (PHU).
“Sejauh ini belum ada ditemukan indikasi pangkalan yang melanggar aturan menjual gas elpiji 3 kilogram di atas HET. Kalaupun ada, silakan masyarakat melapor, identitas masyarakat akan kami rahasiakan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perdagangan DPKUKMP Palangka Raya Fajar Bhakti menepis adanya isu yang berkembang di masyarakat terkait langkanya keberadaan gas elpiji 3 kg. Bahkan, berdasarkan hasil komunikasi pihaknya bersama PT Pertamina, ketersediaan gas elpiji 3 kg aman terkendali.
“Apalagi saat ini pembelian gas elpiji 3 kilogram menggunakan aplikasi yang harus memasukkan nomor induk kependudukan. Di dalam aplikasi tersebut nantinya akan terdeteksi mana saja masyarakat yang telah membeli gas melebihi kuota maksimal,” ucapnya.
Fajar melanjutkan, penggunaan aplikasi tersebut menandakan pemerintah kota bersama PT Pertamina telah berupaya mencegah adanya pembelian gas elpiji 3 kg secara berlebihan, baik itu oleh masyarakat maupun tengkulak yang ingin meraup keuntungan.
Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat agar dapat segera melapor ke pemerintah kota serta PT Pertamina melalui call center pertamina 135 serta melapor secara langsung ke DPKUKMP Kota Palangka Raya.
“Hanya saja memang berkaitan dengan keluhan masyarakat terkait HET yang sebenarnya tida ada pengaturannya di tingkat pengecer, ini yang menjadi perhatian kami. Karena seharusnya titik akhir penjualan gas elpiji 3 kilogram itu ada di pangkalan,” ujarnya.
Pemerintah Kota Palangka Raya mengambil langkah cepat dengan melaksanakan operasi pasar untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Kepala DPKUKMP Palangka Raya Samsul Rizal mengungkapkan, operasi pasar akan diadakan secara rutin dengan fokus utama pada elpiji 3 kg. Langkah ini diambil menyusul kabar mengenai kelangkaan, meskipun sebenarnya pasokan dari Pertamina masih mencukupi.
“Kita alihkan operasi pasar sembako ke elpiji karena muncul kabar kelangkaan, padahal pasokan cukup. Sekarang pembelian elpiji dibatasi dengan menggunakan KTP atau aplikasi,” jelas Samsul, Rabu (18/9).
Ia menambahkan, sistem ini telah diterapkan sejak awal tahun dan kini mulai diperketat Pertamina. Para agen di bawah naungan Pertamina diminta untuk mengumpulkan data terkait masyarakat yang membeli gas subsidi.
Dengan demikian, apabila ada masyarakat yang membeli elpiji 3 kg melebihi batas, akan terdeteksi melalui aplikasi tersebut. Samsul juga menjelaskan, dengan adanya aplikasi itu, pengecer yang sebelumnya dapat membeli gas dengan bebas kini akan dibatasi.
“Pangkalan hanya menyediakan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga mungkin mereka pengecer tidak bisa membeli sebanyak yang biasa mereka beli,” ungkapnya.
Selain itu, Syamsul juga mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk beralih menggunakan elpiji 5 atau 12 kg, mengingat elpiji 3 kg hanya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.
“Sesuai aturan, gas elpiji 3 kilogram hanya untuk masyarakat kurang mampu. Kami akan melakukan razia terhadap rumah makan besar yang masih menggunakan elpiji bersubsidi ini, dan meminta mereka beralih ke gas 12 kilogram,” tegasnya.
Dalam operasi pasar yang digelar di Kantor Kelurahan Bukit Tunggal, beberapa warga seperti Retno mengaku masih mudah mendapatkan elpiji 3 kg, meskipun harga di pengecer jauh lebih tinggi.
“Saya biasa membeli di warung-warung pengecer, harga yang saya dapatkan berkisar antara Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per tabung. Meskipun harganya mahal, saya tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkannya,” ungkap Retno.
Hal senada juga disampaikan Siti, seorang warga yang tinggal di Jalan Danu Rangas. Ia mengatakan harga gas elpiji 3 kg di pengecer seringkali melonjak menjelang hari besar.
“Saya biasanya beli di pangkalan dengan harga tetap Rp22 ribu per tabung. Namun, saat ini saya datang ke operasi pasar karena agen langganan saya tutup dan bukan jadwal kedatangan gas,” ujarnya.
Kondisi ini menunjukkan meskipun ada isu kelangkaan, aksesibilitas gas elpiji 3 kg di Palangka Raya masih bisa diatasi, terutama bagi mereka yang mau membeli di pengecer dengan harga lebih tinggi.
Dengan demikian, Pemko Palangka Raya berharap dapat menciptakan kestabilan harga dan menghindari penimbunan, sehingga semua masyarakat, terutama yang membutuhkan, dapat merasakan manfaat dari subsidi gas elpiji ini. rmp/nws
