SAMPIT/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sangat terbantu dengan keberadaan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dalam meningkatkan harkat dan martabat aparatur desa serta masyarakat.
Hal ini diungkapkan Asisten I Setda Kotim Rihel, saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) I DPC APDESI Kabupaten Kotim di Hotel Aquarius, Kamis (31/10).
Rihel mengatakan, APDESI sejalan dengan AD-ART-nya dalam mewujudkan desa yang maju, sejahtera, adil, profesional, dan demokratis. Hal ini selaras dengan tujuan daerah, khususnya dalam mencapai desa mandiri.
“APDESI berperan sebagai sarana komunikasi, fasilitasi, mediasi, advokasi, dan perjuangan bagi pemerintah desa dan masyarakat,” ujar Rihel.
APDESI juga menjadi wadah kepala desa untuk menyatukan persepsi dan berbagi informasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan sosial ekonomi di desa.
APDESI juga berfungsi sebagai mitra pemerintah dan lembaga non-pemerintah, memfasilitasi hubungan antara desa dan pemerintah kabupaten. Peran kepala desa sangat penting sebagai ujung tombak pembangunan. Desa yang maju dan mandiri akan mendorong terwujudnya Kabupaten Kotim yang maju dan sejahtera.
“Kami apresiasi dan terima kasih kepada kepemimpinan DPC APDESI Kabupaten Kotim sebelumnya yang diketuai Rusdiansyah, Kades Eka Bahurui. Kami berharap siapapun yang terpilih sebagai ketua DPC APDESI yang baru dapat melanjutkan sinergi dan kerja sama yang telah dibangun selama ini,’’ kata Rihel.
Ketua Pelaksana Muscab I DPC APDESI Kabupaten Kotim mengungkapkan peserta atau DPK yang hadir perwakilan dari 14 kecamatan dari 17 kecamatan. Sedangkan tiga kecamatan yang tidak hadir adalah Kecamatan Tualan Hulu, Bukit Santuai dan Antang Kalang.
“Sampai dengan saat ini belum ada yang mendaftar. Namun diprediksi akan ada tiga orang calon yang akan mendaftar, ” ujarnya.
Muscab I DPC APDESI ini baru pertama kali digelar, hal ini bentuk kesolidan dari seluruh kades di Kotim, sehingga kegiatan tersebut dapat terwujud.
Orientasi terbentuknya APDESI ini adalah untuk mengawal pemerintah desa agar menjalankan tugas pemerintahan berkualitas.
“Jadi mereka bisa menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan aturan, dengan adanya APDESI bisa menggelar pelatihan dan sosialisasi penggunaan dana desa. Sehingga ke depan lebih baik lagi,” tutupnya. ist/***
