PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pengamat Ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Palangka Raya (UPR) Fitria Husnatarina mengatakan, pemangkasan anggaran berdampak dan rugikan pasar.
Fitria menyebut dampak ekonomi pemangkasan anggaran atau efisiensi anggaran, konteksnya adalah dari nominal sebelumnya begini menjadi begini. Hanya 60 persen misalnya, itu dampak pemangkasan anggaran.
“Dari konteks ini dampaknya apakah akan baik bagi sektor prioritas atau tidak. Dalam hal ini kita perlu melihat apa yang menjadi poin dari pemangkasan yang dilakukan,” ungkapnya kepada Tabengan, Selasa (11/2).
Dikatakan, pemangkasan tersebut adalah pemangkasan terhadap pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), kegiatan-kegiatan seremonial jasa konsultan, infrastruktur, lisesnsi aplikasi, percetakan dan suvenir, perjalanan dinas, rapat-rapat dan diklat, bantuan pemerintah, sewa gedung, kajian-kajian dan analisis, honor, peralatan mesin dan pemelihan.
“Poin-poin yang dipangkas itu memang yang diduga in efisiensi. Kalau kegiatan dalam satu lembaga misalnya membeli ATK dan itu double yang dianggap itu pemborosan. Sehingga hal tersebut bisa dipangkas, dengan konteks pengurangan itu baik dilakukan,” jelasnya.
Tetapi, lanjut dia, bagi pasar bicara beda. Ekonomi dalam konteks pasar akan bicara beda, ketika kemudian uang yang dipakai untuk pembelanjaan tersebut itu berkurang dan itu akan memengaruhi pasar.
“Karena pasar prinsipnya jumlah barang tersedia tetap, sementara jumlah pembelian berkurang berarti persediaan barang di pasar akan ada penumpukan barang di pasar,” bebernya.
Menurutnya, yang menjadi masalah nanti jika penumpukan terjadi, maka akan dijual dengan harga murah misalnya ada barang atau makanan yang punya masa kedaluwarsa.
“Penumpukan inilah yang mungkin akan menyebabkan deflasi. Dan ini harus menjadi pertimbangan,” ungkapnya.
Maka ketika berbicara efisiensi anggaran, tutur Fitria, yang dilakukan pemerintah itu ada pada poin yang memang ditemukan sering kali double budgeting yang saling menumpuk. Sehingga kemudian dilakukan pemangkasan.
“Ini akan menjadi dampak bagi program-program prioritas itu tentu, tetapi secara tata kelola ini kita sedang berjuang good governance bagaimana untuk mengelola sebuah kegiatan itu lebih efisien lagi, ekonomis dan efektif,” tuturnya.
Dengan begitu, 3E (Efisien, Ekonomis dan Efisien) tersebut terpenuhi yang sebelumnya misalnya kita anggarkan Rp1 milliar turun menjadi Rp500 juta itu merupakan efisiensi dari pemangkasan.
“Maka kalau kita berbicara terkait efisiensi pengelolaan suatu kegiatan itu memang benar bagus dan akan terciptanya efisiensi anggaran,” tambah dia.
Tetapi, kalau sudah berbicara konteks pasar itu berbeda. Karena ketika tersedia 1.000 kemudian terbeli 500 maka pasar akan mandek atau lesu dan ini yang memang harus dipikirkan.
“Sebuah segmen dua klaster itu beda efisiensi anggaran dan pasar dalam hal terkait jual bei itu berbeda. Maka ketika misalnya APBN atau APBD itu tidak support maka pasar akan lesu, tapi kebijakan-kebijakan yang dilakukan misalnya ditangani swasta kenapa tidak,” tandasnya. rmp
