+Wagub Minta Kabupaten /Kota Percepat Realisasi Anggaran Tahun 2025, Terendah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kalteng
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menghadapi tantangan serius dalam merealisasikan anggaran tahun 2025. Hingga 30 Juni 2025, serapan anggaran baru mencapai 21,88 persen atau sekitar Rp2,23 triliun dari total pagu anggaran Rp10,22 triliun.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Akhmad Husain menyampaikan, angka ini jauh di bawah target Triwulan II yang ditetapkan sebesar 50 persen.
“Artinya, kita masih mengalami deviasi sebesar minus 28,21 persen,” ungkap Husain saat rapat evaluasi di hadapan Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo, para Bupati/Wali Kota, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (28/7).
Menurut Husain, rendahnya realisasi ini dipengaruhi sejumlah kendala teknis dan kebijakan.
“Beberapa kegiatan fisik dan konstruksi ditunda karena arahan efisiensi. Ini berdampak langsung terhadap percepatan serapan anggaran di beberapa perangkat daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, kendala lain terkait penyesuaian sistem e-Katalog versi 6. Meski begitu, Husain mengungkapkan Dinas Pendidikan menjadi OPD dengan serapan tertinggi, yakni 45,85 persen. Sebaliknya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan mencatat serapan terendah, hanya 5,56 persen.
Di tingkat kabupaten/kota, rata-rata realisasi anggaran mencapai 28,37 persen. “Kabupaten Sukamara menempati posisi tertinggi dengan 37,74 persen, sedangkan Kabupaten Lamandau paling rendah dengan 15,4 persen,” sebutnya.
Menanggapi kondisi ini, Wagub Kalteng H Edy Pratowo menegaskan pentingnya kolaborasi dan percepatan.
“Kita ingin pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Kalteng ini luas, masyarakat kita tersebar hingga ke pedalaman. Oleh sebab itu, pembangunan harus menyentuh hingga ke pelosok,” tegas Wagub.
Ia juga menekankan peran penting kepala daerah dalam mempercepat program pembangunan. “Kita perlu menjalin sinergi, dari provinsi sampai desa. Itulah semangat otonomi daerah yang kita jalankan,” tambahnya.
Wagub meminta agar seluruh pihak melakukan percepatan tanpa mengabaikan efisiensi dan akuntabilitas.
“Kalau programnya sudah ada dan anggarannya tersedia, jangan ditunda-tunda. Kita ingin masyarakat cepat merasakan manfaatnya,” ujar Edy. ldw
