PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menuai penolakan dari sejumlah mahasiswa. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo menegaskan bahwa usulan itu masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final.
“Semua masih di meja Pak Gubernur. Kita akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau memang dirasa perlu, tentu akan dipertimbangkan, tapi sekarang kita sedang melaksanakan efisiensi anggaran,” ujar Edy kepada wartawan, Selasa (2/9).
Ia menambahkan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng masih menggunakan standar lama terkait gaji dan tunjangan DPRD. Hal itu disebabkan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Belum ada kenaikan, sementara masih menggunakan yang lama,” tegasnya.
Edy menekankan, kondisi keuangan daerah harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan, termasuk menyangkut belanja untuk DPRD. Ia menyebut saat ini Pemprov tengah berupaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
“Kita akan lihat dulu kemampuan APBD. Potensi PAD sebenarnya besar, tapi belum maksimal. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam mengelola anggaran,” pungkasnya. ldw
