PANGKALAN BUN/TABENGAN.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil Kotawaringin Barat (Kobar) yang terdiri dari mahasiswa Universitas Antakusuma (Untama), HMI, serta masyarakat, menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kobar, Jumat (12/9). Aksi tersebut berlangsung dengan penjagaan ketat, di mana personel Polres Kobar bersiaga di setiap sudut areal kantor dewan.
Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak DPRD Kobar agar mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi, serta meminta pemerintah pusat dan DPR RI melaksanakan Tuntutan Rakyat 17+8.
Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan jalan, jembatan, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Massa mendesak reformasi total DPRD Kobar, audit transparan anggaran, hingga pemeriksaan menyeluruh anggota DPRD oleh KPK dan Kejaksaan.
Tuntutan lain yang disuarakan yakni penurunan gaji dan tunjangan DPRD Kobar maksimal lima kali UMR dan dipublikasikan secara transparan. Mereka juga meminta penerapan sistem Key Performance Indicator (KPI) untuk anggota DPRD, pembatalan kenaikan pajak daerah seperti PBB dan BPHTB, evaluasi perizinan HGU perkebunan dan pertambangan, serta penguatan tata kelola pertambangan rakyat.
Tak hanya itu, massa menolak keras keberlanjutan program transmigrasi ke Kalimantan Tengah. Mereka menilai program tersebut lebih baik dialihkan untuk pemberdayaan masyarakat lokal yang masih tertinggal.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kobar Mulyadin mengaku bangga atas kepedulian mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap permasalahan daerah maupun bangsa.
“Kami akan menindaklanjuti aspirasi ini melalui rekomendasi, meskipun sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun untuk tuntutan yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kami akan koordinasikan lebih lanjut,” ujarnya.
Mulyadin menambahkan, semua anggota DPRD siap dievaluasi terkait gaji dan tunjangan. “Semuanya ada aturannya. Kami tidak pernah meminta harus digaji sekian atau diberi tunjangan sekian. Kami siap dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya. c-uli
