MUARA TEWEH/TABENGAN.CO.ID – Di tengah panasnya ancaman evaluasi keras dari Bupati Barito Utara (Barut) terkait serapan anggaran yang baru mencapai 7 persen, justru muncul dukungan penuh dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Barut, H Tajeri kepada awak media di Muara Teweh, Rabu (25/3/2026), menilai langkah tegas kepala daerah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab yang patut diapresiasi.
Bahkan, Tajeri menyebut teguran keras dan ancaman evaluasi yang dilontarkan Bupati Shalahuddin merupakan obat yang tepat untuk menyadarkan birokrasi yang selama ini dinilainya lamban.
“Saya mengapresiasi langkah Pak Bupati. Teguran itu penting karena ini menyangkut pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barut. Jangan sampai anggaran tidak terserap hanya karena kelambanan administrasi atau ketidakdisiplinan,” ujar Tajeri.
Politisi Gerindra itu menegaskan bahwa dirinya tidak hanya sekadar memberikan dukungan moral, tetapi juga akan mengawal penuh langkah evaluasi yang dilakukan oleh eksekutif. Ia berharap peringatan keras ini menjadi titik balik bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berbenah.
“Kami di DPRD mendukung percepatan pembangunan. Jika ada pejabat yang tidak mampu mengikuti ritme kerja Pak Bupati, lebih baik mundur. Jabatan itu amanah, bukan untuk dinikmati tapi untuk bekerja,” tegasnya dengan nada bersemangat.
Tajeri menambahkan, dengan defisit serapan yang mencapai minus 11 persen dari target yang telah ditetapkan (18,5 persen), tidak ada lagi ruang bagi aparatur untuk bekerja dengan cara-cara lama. Ia optimistis, dengan dukungan penuh dari legislatif, langkah evaluasi yang diancamkan Bupati dapat berjalan efektif demi kemajuan Barut.
“Tidak ada kata kompromi lagi. Ini soal kepentingan masyarakat banyak. Saya yakin dengan dukungan kita semua, Pak Bupati bisa melakukan evaluasi secara objektif,” imbuhnya.
Dukungan dari Tajeri ini sekaligus memperkuat sinyal bahwa eksekutif dan legislatif memiliki kesamaan visi dalam memaksimalkan kinerja perangkat daerah. Sebelumnya, Bupati Shalahuddin dalam arahannya yang berapi-api menyatakan akan mengganti pejabat yang lalai tanpa pandang bulu, termasuk eselon II, III, hingga IV.
“Saya tidak mengenal posisi, teman dekat, atau keluarga. Kalau tidak bisa mengikuti, saya ganti besok pagi,” tegas Bupati saat itu.
Tajeri pun mengamini sikap tersebut. Menurutnya, di tengah target pembangunan yang besar dan waktu yang terbatas, figur kepala daerah yang berani mengambil risiko demi kepentingan publik justru sangat dibutuhkan. old/reddre
