KUALA PEMBUANG/TABENGAN.CO.ID – Kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kalimantan Tengah untuk meninjau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuai kritik tajam dari anggota DPRD Seruyan, Subani. Ia menyayangkan rombongan menteri yang melewati Kabupaten Seruyan tanpa meninjau langsung kondisi masyarakat yang juga terdampak karhutla dan kabut asap, Rabu (14/10/2026).
Legislator PDI Perjuangan itu menilai, perjalanan rombongan Menteri Kehutanan dari Sampit menuju Pangkalan Bun seharusnya menjadi momentum untuk melihat kondisi Seruyan. Namun, kesempatan tersebut dinilai terlewat begitu saja, padahal masyarakat di sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian dan dukungan dalam menghadapi dampak kebakaran.
Subani pun mempertanyakan makna kunjungan pejabat pusat ke daerah yang sedang dilanda bencana apabila tidak disertai perhatian terhadap wilayah lain yang juga membutuhkan penanganan.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya hadir untuk melihat situasi dan mendokumentasikan kegiatan. Lebih dari itu, masyarakat menunggu tindakan konkret yang bisa menjawab persoalan di lapangan.
“Sangat disayangkan, menteri datang ke tengah bencana, tetapi terkesan hanya numpang selfie tanpa solusi. Masyarakat sedang menghadapi karhutla, tetapi perhatian dan tindakan nyata yang mereka butuhkan justru dipertanyakan,” tegas Subani.
Ia juga menyoroti belum adanya bantuan penanganan karhutla yang diterima Seruyan sebagaimana diharapkan. Kondisi tersebut membuatnya mempertanyakan sejauh mana perhatian pemerintah pusat terhadap daerah yang turut berjuang menghadapi bencana asap.
Subani menegaskan, Seruyan tidak seharusnya luput dari perhatian hanya karena tidak menjadi lokasi peninjauan. Apalagi, rombongan menteri melintasi jalur yang dinilai bisa dimanfaatkan untuk melihat langsung kondisi masyarakat setempat.
Kritiknya semakin keras ketika ia menilai kepekaan pemerintah terhadap penderitaan masyarakat perlu dipertanyakan.
“Bagi saya, ini menteri terburuk sepanjang sejarah. Menteri yang tidak menunjukkan empati dan kepedulian terhadap apa yang dirasakan masyarakat. Seolah-olah tidak peka dengan penderitaan warga yang sedang menghadapi bencana,” cetusnya.
Subani juga meminta pemerintah menjelaskan apakah terdapat prosedur atau persyaratan yang belum dipenuhi sehingga bantuan penanganan karhutla untuk Seruyan belum terealisasi sesuai harapan.
Baginya, jika memang ada kendala administrasi atau persyaratan yang harus dipenuhi, hal tersebut perlu disampaikan secara terbuka. Jangan sampai ketidakjelasan justru membuat daerah terdampak merasa harus berjuang sendiri ketika menghadapi bencana.
Ia menilai, kunjungan pejabat negara seharusnya tidak berhenti pada agenda seremonial. Kehadiran pemerintah mesti dibuktikan melalui kebijakan, bantuan, dan langkah penanganan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai bencana hanya menjadi tontonan tanpa tindakan nyata. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar kunjungan, tetapi kepedulian, bantuan, dan solusi,” tandasnya.
Subani menegaskan, persoalan ini bukan sekadar rombongan Menteri Kehutanan yang melewati Seruyan tanpa singgah. Lebih dari itu, ia mempertanyakan apakah daerah yang sama-sama terdampak karhutla telah mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah pusat.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang sekadar melintas di tengah situasi bencana. Yang mereka tunggu adalah kepedulian nyata, kejelasan bantuan, dan tindakan serius agar dampak karhutla tidak terus menjadi beban yang harus ditanggung sendiri oleh warga. zul/jsi-red
