PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Ancaman krisis energi dan gas dunia kini menjadi perhatian serius di tingkat global maupun nasional. Menanggapi situasi tersebut, Pengamat Ekonomi Kalimantan Tengah sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (UPR) Fitria Husnatarina menegaskan, krisis energi adalah realita yang tidak bisa dihindari dan menuntut respons cepat dari pemerintah maupun masyarakat.
Fitria menjelaskan, pemikiran mengenai ketahanan energi sebenarnya sudah lama muncul, terutama terkait durasi ketahanan energi fosil atau brown energy seperti minyak bumi dan batu bara yang tidak terbarukan. Namun, situasi ini semakin meruncing seiring dengan memanasnya suhu geopolitik dunia.
“Krisis energi ini nyata. Bahkan sebelum konflik global memanas, kita sudah berpikir berapa lama lagi energi tak terbarukan seperti minyak dan batu bara bisa bertahan. Penting bagi Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah, untuk memahami konteks efisiensi dan strategi ketahanan energi yang baru,” ujar Fitria kepada Tabengan, Minggu (29/3/2026).
Ia memperingatkan, kelangkaan energi di beberapa negara sudah mulai menunjukkan dampak yang menakutkan. Jika tidak segera dimitigasi, krisis energi dapat memicu efek domino yang merembet ke sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, hingga teknologi.
Dalam menghadapi potensi krisis ini, Fitria menawarkan sejumlah solusi yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng dan masyarakat luas:
Pertama, perubahan perilaku dan gaya hidup (lifestyle). Fitria menyoroti pentingnya edukasi untuk melakukan penghematan energi dari level individu. Beberapa langkah konvensional yang mulai diterapkan di negara-negara Asia Tenggara meliputi: mendorong aktivitas fisik yang minim bahan bakar seperti bersepeda atau berjalan kaki, penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau Work From Home (WFH) untuk menekan operasional kantor yang boros listrik, penghematan konsumsi energi di tingkat rumah tangga, termasuk pola memasak yang lebih efisien.
Kedua, percepatan teknologi energi terbarukan. Kalteng dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan energi yang bersumber dari alam. Fitria mendorong pemerintah untuk mempercepat adopsi teknologi energi terbarukan seperti: Energi Matahari (Panel Surya), Energi Angin, Energi Air.
“Pengembangan energi terbarukan harus dilakukan secara masif hingga ke unit terkecil yaitu rumah tangga, agar masyarakat dapat mengonsumsi energi dengan lebih mudah dan mandiri,” tambahnya.
Ketiga, digitalisasi dan efisiensi birokrasi. Bagi pemerintah daerah, Fitria menyarankan agar upaya penghematan energi dilakukan sejalan dengan proses digitalisasi. Dengan sistem yang terdigitalisasi, koordinasi tetap dapat berjalan efektif meskipun dilakukan secara jarak jauh, sehingga mampu menekan biaya operasional tanpa menurunkan capaian kinerja.
Menutup tanggapannya, Fitria menekankan bahwa energi memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan ketahanan pangan. Karena itu, membangun nilai-nilai baru dalam penggunaan energi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menjamin keberlanjutan masa depan Kalteng. rmp/red
