PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Work From Home (WFH) yang telah berjalan selama satu minggu terakhir.
Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden mengungkapkan, secara umum kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi.
“WFH sudah dijalankan dengan baik dan pemerintah provinsi juga melakukan pengawasan melalui Inspektorat sesuai arahan pimpinan,” ujarnya, di Palangka Raya, Rabu (16/4/2026).
Ia menjelaskan, hasil evaluasi akan terlihat secara berkala setiap awal bulan. Berdasarkan kunjungan ke sejumlah OPD, pelaksanaan WFH dinilai cukup optimal.
“Dari hasil kunjungan kami ke OPD-OPD sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada yang harus dibenahi,” jelasnya.
Salah satu tujuan penerapan WFH, lanjutnya, adalah untuk mendorong efisiensi energi.
“Kita berharap melalui WFH juga terjadi efisiensi energi, listrik, dan lain-lain. Ini masih dalam proses,” tambahnya.
Linae menjelaskan, ASN yang melayani masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor (Work From Office/WFO).
“Untuk pelayanan publik itu mereka tidak ada WFH, wajib office,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan WFH telah diatur secara resmi melalui edaran yang ditandatangani oleh Gubernur Kalteng.
“Untuk yang WFH sudah ada aturan dan edaran dari Gubernur, termasuk pengaturannya,” ujarnya.
Dalam implementasinya, pengawasan dilakukan melalui sistem absensi dan pembagian tugas di masing-masing OPD.
“Ada absensi melalui aplikasi maupun manual, kemudian pembagian tugas oleh kepala OPD terkait persentase pegawai yang WFH dan WFO,” jelas Linae.
Ia juga mengingatkan, ASN yang menjalankan WFH tetap harus siap dipanggil sewaktu-waktu.
“WFH itu berarti mereka juga standby apabila diperlukan oleh pimpinan di kantornya masing-masing,” tandasnya. ldw/ded-red
