PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Perkembangan harga sejumlah komoditas pangan kembali menjadi perhatian dalam upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah (Kalteng). Kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, hingga beras dinilai menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika inflasi daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 di Aula Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin (27/4/2026).
Yuas menjelaskan, berdasarkan rilis rutin Badan Pusat Statistik (BPS), posisi inflasi Kalteng secara nasional relatif tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Namun demikian, indeks perkembangan harga pada tingkat komoditas menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis.
“Kalau urutannya secara nasional relatif tetap. Tetapi yang sering berubah itu indeks perkembangan harganya. Itu tergantung komoditas, kadang naik, kadang tetap, kadang turun,” ujar Yuas.
Ia mengungkapkan, komoditas yang saat ini mengalami kenaikan harga antara lain cabai rawit, cabai merah, dan beras. Menurutnya, perubahan harga tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pasokan di pasar.
“Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, dan beras saat ini mengalami kenaikan. Ini erat kaitannya dengan ketersediaan pasokan di lapangan,” katanya.
Lebih lanjut, Yuas menegaskan bahwa salah satu faktor utama yang memicu kenaikan harga di Kalteng adalah tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Sebagian besar kebutuhan pangan strategis masih didatangkan dari provinsi lain, sehingga gangguan produksi atau distribusi di daerah asal akan berdampak langsung terhadap harga di Kalteng.
“Pasokan kita ini banyak dari luar. Kalau di daerah asal terjadi kekurangan, maka kita juga terdampak. Kalau kita sudah mandiri untuk komoditas tertentu, tentu ketergantungan itu bisa dikurangi,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan kerja sama antar daerah, terutama dengan wilayah yang memiliki surplus komoditas pangan. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui skema antar pemerintah daerah maupun langsung antar pelaku usaha (business to business).
“Beberapa komoditas yang potensial untuk dikerjasamakan antara lain cabai, bawang, dan telur. Dengan kerja sama yang terstruktur, kita harapkan pasokan lebih terjamin dan harga bisa lebih stabil,” imbuhnya.
Selain faktor pasokan, Yuas juga menyoroti dampak kenaikan dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) terhadap biaya distribusi barang. Menurutnya, peningkatan ongkos angkut turut memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Kalau biaya angkut naik karena BBM langka atau harganya naik, tentu berpengaruh. Misalnya ongkos yang sebelumnya Rp100 ribu bisa naik menjadi Rp125 ribu. Itu akhirnya berdampak pada harga barang,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kalteng, lanjut Yuas, terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan distribusi barang di pasar. Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan dan menekan gejolak harga.
Rapat koordinasi pengendalian inflasi tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah dinamika harga pangan dan energi yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. ldw/ded-red
