PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah berjalan lebih dari satu bulan masih terus dievaluasi. Hingga saat ini, manfaat yang diharapkan berupa penghematan listrik dan bahan bakar minyak (BBM) belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Program WFH mulai diterapkan sejak 10 April 2026 dan berlaku setiap hari Jumat bagi kalangan staf. Sementara pejabat struktural, mulai dari kepala dinas, sekretaris hingga pejabat eselon II, tetap diwajibkan menjalankan aktivitas kerja dari kantor.
Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Arbert Tombak mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat yang bertujuan mendorong efisiensi penggunaan energi serta menekan biaya operasional perkantoran. Namun berdasarkan evaluasi sementara, dampak penghematan yang dihasilkan belum terlalu terasa.
“Kita lebih kepada melaksanakan petunjuk dari pemerintah pusat, kementerian. Kalau kita evaluasi, itu tidak terlalu signifikan juga,” ujarnya saat di temui di Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (2/6/2026).
Arbert menjelaskan, aktivitas perkantoran yang tetap berjalan menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya efisiensi energi. Meski sebagian pegawai bekerja dari rumah, gedung perkantoran tetap digunakan sehingga penggunaan listrik tidak dapat dikurangi secara maksimal.
“Kalau listrik ya satu gedung. Walaupun sebagian dari aparaturnya tidak turun bekerja, itu tidak signifikan juga untuk mematikan lampu. Karena satu gedung kalau nanti diisi oleh aparatur yang lain, itu ya masih nyala walaupun AC beberapa,” katanya.
Meski demikian, pemerintah kota masih melakukan kajian lebih mendalam untuk mengukur sejauh mana pengaruh pengurangan penggunaan AC terhadap biaya listrik secara keseluruhan.
“Tapi akan kita evaluasi secara keseluruhan nantinya. Apakah dengan tidak menyalakan sebagian AC itu ada pengaruhnya dengan biaya listrik, akan kita pelajari juga,” imbuhnya.
Selain aspek penghematan energi, efektivitas pelaksanaan pekerjaan selama WFH juga menjadi perhatian utama. Pemerintah kota menilai pengawasan terhadap pegawai yang bekerja dari rumah memiliki tantangan berbeda dibandingkan saat mereka berada di lingkungan kantor.
Arbert mengakui pengawasan secara langsung menjadi lebih terbatas karena pekerjaan dilakukan secara daring. Meski demikian, setiap atasan langsung tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan tugas dan target kerja pegawai dapat terlaksana dengan baik.
“Atasan langsungnya akan mendistribusi pekerjaan kepada yang bersangkutan agar yang bersangkutan dalam melaksanakan WFH-nya bukan malah keluar ke mana-mana, tetap melaksanakan pekerjaan tapi di rumah,” jelasnya.
Hasil evaluasi yang tengah dilakukan akan menjadi dasar bagi Pemko Palangka Raya untuk menentukan efektivitas kebijakan WFH ke depan. Tidak hanya dari sisi efisiensi energi dan anggaran, tetapi juga dalam menjaga produktivitas serta disiplin kerja ASN di lingkungan pemerintahan. nws/fwa-red
