PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meminta pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, diperketat. Hal tersebut menanggapi antrean panjang yang terjadi di semua SPBU yang ada di Kota Palangka Raya. Ia mengungkapkan, pengawasan harus diperketat untuk memastikan BBM yang tersedia di setiap SPBU dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Agustiar mengatakan, masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga ketersediaan BBM dengan melakukan pembelian sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan.
“Terkait ketersediaan BBM, masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya, dengan memperhatikan kemampuan masing-masing,” ujar Agustiar di Palangka Raya, Minggu (13/9/2026).
Menurutnya, pengawasan di lapangan perlu dilakukan secara bersama-sama, termasuk oleh pemerintah kabupaten dan kota. Penertiban di SPBU menjadi salah satu langkah penting agar penyaluran BBM bersubsidi tidak melenceng dari ketentuan dan benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
Agustiar meminta pemerintah kota turut melakukan pengetatan pengawasan di setiap SPBU. Pengawasan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun pembelian BBM yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Pemerintah kota juga diminta melakukan penertiban dan pengetatan di setiap SPBU guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus memantau kondisi masyarakat di tengah situasi darurat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain memastikan kebutuhan kesehatan dan air bersih terpenuhi, pemerintah juga memperhatikan kebutuhan dasar lainnya, termasuk distribusi bantuan dan ketersediaan BBM.
Bantuan sembako turut diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima, di luar penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pendistribusian bantuan tersebut terus dipantau agar tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat yang terdampak.
Pemerintah Provinsi Kalteng juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Penggunaan BBM sesuai kebutuhan dinilai penting untuk menjaga ketersediaan bagi masyarakat secara lebih luas.
Di tengah kondisi tersebut, Pemprov Kalteng menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah daerah, pengelola SPBU, aparat, dan masyarakat diharapkan menjalankan peran masing-masing untuk menjaga agar penyaluran BBM tetap tertib.
“Ini kan terjadi karena harga Pertamax jauh lebih tinggi dibanding harga Pertalite, sehingga orang-orang beralih ke Pertalite, maka terjadilah antrean panjang. Tapi ini masih kita telusuri apakah terjadi karena hal tersebut atau karena suplainya yang kurang,” ujarnya.
Dengan pengawasan yang diperketat dan pembelian sesuai kebutuhan, pemerintah berharap ketersediaan BBM di Kalteng tetap terjaga serta penyaluran BBM bersubsidi dapat berlangsung secara adil dan tepat sasaran. ldw/ded-red
