PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayahnya masih dalam batas terkendali di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dinas Kesehatan menegaskan belum ada lonjakan drastis maupun penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) di tingkat kabupaten/kota.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng dr. Suyuti Syamsul menjelaskan, fluktuasi kasus ISPA merupakan hal yang lazim terjadi baik saat musim karhutla maupun di luar musim kemarau atau karhutla. Ia menyebut ISPA kerap menjadi diagnosis umum bagi berbagai keluhan saluran pernapasan ringan.
“ISPA itu kan mau ada karhutla, tidak ada karhutla, pasti ada. Ya, itu saya mau jelasin. Ada karhutla, tidak ada karhutla, pasti ada kasus ISPA. Karena ISPA itu adalah diagnosa keranjang sampah,” ujar dr. Suyuti saat ditemui di Palangka Raya, Minggu (13/9/2026).
Menurutnya, sebagian besar keluhan ringan seperti batuk, pilek, atau bersin kerap dikategorikan ke dalam diagnosis tersebut, sehingga menyulitkan pemetaan langsung terhadap dampak karhutla. Kendati demikian, ia memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada kabupaten di Kalteng yang melaporkan lonjakan signifikan hingga menetapkan status KLB.
“Kalau menyebut naik pasti ada, tapi ya kalau melonjak sih enggak. Sampai sekarang juga enggak ada kabupaten yang menyebutnya KLB. Berarti kan enggak ada lonjakan drastis,” tambahnya.
Terkait kekhawatiran adanya korban jiwa akibat dampak asap karhutla, dr. Suyuti memastikan bahwa Dinas Kesehatan tidak mencatat adanya kasus kematian spesifik yang disebabkan langsung oleh karhutla maupun ISPA murni.
“Enggak ada kematian yang karena karhutla. Ingat lho ya, secara spesifik, kita punya sistem di fasilitas kesehatan. Itu tidak ada yang menyebut kematian karena karhutla,” tegasnya.
Ia menjelaskan, paparan asap karhutla lebih berisiko memperburuk kondisi kesehatan bagi masyarakat yang telah memiliki riwayat penyakit penyerta (komorbid), khususnya penderita asma. Oleh karena itu, langkah mitigasi utama yang disarankan adalah penggunaan masker bagi kelompok rentan.
“Sebaiknya mereka yang asma itu memakai masker. Kan itu saja sebetulnya. Kalau kayak-kayak kita ini kan masih tahan. Tapi kalau orang nya itu ada asma,yaitu tentu meningkat risikonya. Itu saja yang pakai masker,” imbaunya.
Menanggapi kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, dr. Suyuti mengingatkan pengelolaan fasilitas kesehatan dasar seperti Puskesmas berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalteng tetap turun tangan memperkuat penanganan, termasuk menyediakan fasilitas pendukung seperti rumah oksigen.
“Yang namanya Kalimantan Tengah ini kan bukan hanya Pemprov. Bahkan yang punya fasilitas kesehatan lebih banyak itu kabupaten/kota. Yang namanya Puskesmas itu bukan punya pemprov, nah sehingga yang kelapangan sebetulnya ya mestinya mereka,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan komunitas, seperti Lembaga Amil Zakat (Lazis) Muhammadiyah, yang turut serta mendirikan posko dan fasilitas kesehatan darurat untuk membantu masyarakat terdampak secara gotong royong. ldw/ded-red
