PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai mematangkan skema pelantikan kepengurusan periode baru. Pelantikan pengurus tingkat provinsi hingga kabupaten/kota direncanakan berlangsung secara serentak.
Ketua DPD Partai Golkar Kalteng Edy Pratowo mengatakan, konsep pelantikan bersama tersebut tengah dikoordinasikan dengan DPP Partai Golkar. Salah satu pertimbangannya adalah efisiensi sekaligus membuka peluang kehadiran Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
“Maunya kita nanti dengan provinsi maupun kabupaten/kota rencananya serentak (pelantikan) biar simpel biar Pak Ketum (Bahlil Lahadalia) bisa hadir,” kata Wakil Gubernur Kalteng tersebut, Kamis (1/10/2026).
Namun, rencana tersebut masih menunggu penyelesaian Musyawarah Daerah (Musda) di sejumlah kabupaten. Edy menyebut masih terdapat tiga daerah yang belum melaksanakan Musda, yakni Kabupaten Barito Utara, Kotawaringin Timur, dan Sukamara.
Menurut dia, proses tersebut masih memiliki waktu hingga Oktober sehingga tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa. Yang terpenting kata Edy, seluruh Musda di tingkat kabupaten dapat diselesaikan sesuai target sebelum agenda pelantikan ditetapkan.
“Kan batasnya sampai Oktober, panjang dong (waktunya). Kan yang penting pelaksanaan Musda kan selesai. Misalnya sampai Oktober itu targetnya selesai, nah nanti kita ajukan,” jelas Edy.
Setelah seluruh tahapan organisasi di daerah rampung, DPD Golkar Kalteng akan kembali mengajukan agenda pelantikan kepada DPP. Komunikasi antara pengurus daerah dan pusat pun terus dilakukan untuk mencari waktu yang sesuai.
Edy menjelaskan, pola pelantikan serentak tersebut juga mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan agenda organisasi Golkar di sejumlah provinsi lain. Karena itu, pihaknya masih menunggu sinkronisasi jadwal bersama DPP.
“Sebenarnya kita bisa aja lantik, cuman kami masih koordinasi lah dengan DPP, karena ada tren dari provinsi-provinsi lain kan gitu,” tegasnya.
Edy menyebut kegiatan tersebut akan langsung dilanjutkan dengan agenda teknis organisasi berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) maupun Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda).
“Setelah pelantikan, agenda akan langsung disambung dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pertama,” pungkasnya. jef/ded-red
