PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Gelombang penyampaian aspirasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berlanjut. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kalteng Melawan bersama elemen Cipayung Plus menggelar aksi damai di Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Provinsi Kalteng secara bersamaan, Senin (19/10/2026).
Aksi yang berlangsung sejak pagi hari tersebut bertujuan mendesak pemerintah daerah dan legislatif dan Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah penanganan yang lebih efektif dan terukur.
Saat berada di Kantor Gubernur Kalteng, massa sempat ditemui oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang baru bisa hadir karena sebelumnya harus menghadiri penyerahan bantuan untuk sejumlah gereja di Palangka Raya. Situasi sempat diwarnai ketegangan ketika Gubernur kembali ke dalam gedung karena menjalankan ibadah hingga belum sempat melanjutkan dialog hingga selesai bersama para peserta aksi.
Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan bagi para mahasiswa yang berharap dapat menyampaikan poin-poin tuntutan secara menyeluruh. Koordinator Lapangan Aksi sekaligus Gubernur BEM FISIP Universitas Palangka Raya (UPR), Yosafat Menteng, menyatakan bahwa pihaknya menginginkan adanya komitmen yang jelas dari pemerintah daerah dan pusat
“Kami hadir untuk memastikan aspirasi masyarakat didengar. Ke depan, kami berencana melakukan konsolidasi kembali untuk menyuarakan tuntutan ini dengan dukungan massa yang lebih luas,” ujar Yosafat.
Senada dengan Yosafat, perwakilan massa aksi, Naomi Simamora, berharap pemerintah provinsi dapat memberikan ruang komunikasi yang lebih terbuka agar solusi atas masalah kabut asap dapat segera direalisasikan.
Terpisah, aksi massa di Gedung DPRD Provinsi Kalteng diterima langsung Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong, Wakil Ketua II Muhammad Ansyari, beserta sejumlah anggota dewan.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan keprihatinan atas menurunnya kualitas udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat serta terganggunya aktivitas belajar dan ekonomi warga selama beberapa bulan terakhir.
“Masyarakat membutuhkan solusi yang konkret dan cepat. Dampak kabut asap ini sudah sangat dirasakan, terutama meningkatnya kasus ISPA. Kami meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal,” ujar salah satu koordinator aksi, Syawal.
Selain dampak kesehatan manusia, perwakilan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Ni Putu Vidya, turut menyoroti ancaman kerusakan ekosistem dan kelestarian satwa akibat kebakaran hutan yang meluas.
Aksi di halaman Gedung DPRD sempat diwarnai dinamika dan desak-desakan antara massa dengan petugas pengamanan di lapangan. Meski demikian, situasi dapat ditenangkan setelah jajaran kepolisian dan pimpinan DPRD berupaya meredakan ketegangan.
Para demonstran berharap wakil rakyat tidak hanya memfasilitasi dialog, tetapi juga aktif mendorong koordinasi lintas instansi untuk mempercepat pemadaman titik api, memberikan bantuan medis bagi warga terdampak, serta menyusun langkah pencegahan karhutla yang lebih berkelanjutan. fwa/red
