PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak hanya mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap roda perekonomian di Kota Palangka Raya. Berkurangnya aktivitas warga di luar rumah membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ikut merasakan tekanan, terlebih di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya operasional usaha.
Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya Khemal Nasery, mengatakan dampak kabut asap cukup dirasakan masyarakat. Kondisi udara yang memburuk membuat warga cenderung membatasi kegiatan di luar rumah dan hanya bepergian jika memiliki keperluan mendesak.
“Dampaknya luar biasa, masyarakat enggan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan atau keperluan mendesak,” katanya, Kamis (29/10/2026).
Menurut Khemal, berkurangnya aktivitas masyarakat turut memengaruhi perputaran ekonomi sehari-hari. Situasi tersebut menjadi tantangan bagi pelaku UMKM yang mengandalkan penjualan langsung kepada konsumen untuk memperoleh pendapatan.
Di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada kenaikan harga kebutuhan pokok, sementara pendapatan belum tentu mengalami peningkatan. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin tertekan.
“Pendapatan masyarakat cenderung bertahan, bahkan berkurang, sementara sekarang kebutuhan pokok meningkat sangat signifikan,” ucapnya.
Khemal menjelaskan, pelaku UMKM menghadapi persoalan yang tidak kalah berat. Kenaikan harga bahan baku membuat modal usaha semakin besar, sedangkan daya beli masyarakat yang melemah membatasi ruang bagi pedagang untuk menaikkan harga jual.
“Dia harga beli modalnya tinggi, tapi ingin menaikkan harga jualnya itu tidak bisa dinaikkan karena daya beli masyarakat menurun,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pelaku usaha berada dalam posisi sulit. Mereka harus menanggung biaya operasional yang meningkat, tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan konsumen agar barang dagangan tetap terjual.
Ia menilai, memburuknya kualitas udara akibat karhutla perlu menjadi perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, Khemal mendorong pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat koordinasi dalam menangani dampak karhutla, termasuk memperhatikan kondisi ekonomi warga yang terdampak.
“Pemerintah provinsi dan kota harus berkolaborasi agar penanganan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat bisa lebih optimal, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok warga,” pungkasnya. nws/fwa-red
