-
Spirit Kalteng

Raya dan Pulpis Fokus Penanganan Karhutla Kementerian

19
×

Raya dan Pulpis Fokus Penanganan Karhutla Kementerian

Sebarkan artikel ini
Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Wagub Kalteng Edy Pratowo dan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, rapat penanggulangan karhutla Kalimantan Tengah di Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2026). FOTO ISTIMEWA
-

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah kawasan rawan yang selama ini menjadi sumber munculnya asap di Kota Palangka Raya.

Dilansir dari detik.com, penanganan tersebut dilakukan melalui berbagai langkah teknis, mulai dari pembangunan sumur bor, pembuatan sekat kanal, pembasahan lahan gambut hingga pengaturan tata air. Upaya ini menjadi bagian dari penanganan karhutla di empat provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Papua Selatan.

Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla melalui kolaborasi lintas sektor.

Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, khusus di Kalimantan Tengah, pemerintah memusatkan penanganan pada sejumlah kawasan yang dinilai menjadi sumber utama munculnya asap di Palangka Raya.

“Di Kalimantan Tengah, instalasi utamanya berada di Palangka Raya. Kita menargetkan tiga poligon utama yang sejak dua minggu lalu sudah mulai dikerjakan bersama gabungan perusahaan kelapa sawit Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia,” ujar Hanif dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat penanggulangan karhutla Kalimantan Tengah di Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2026).

Hanif menjelaskan, salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Talawang Raya dengan luas penanganan sekitar 362 hektare. Selain itu, terdapat kawasan Sabaru, Sebangau, Barikin dan Buluh Merindu dengan luas sekitar 302 hektare yang juga berkontribusi terhadap munculnya asap di Palangka Raya.

Pelaksanaan penanganan tersebut melibatkan Pemprov Kalteng, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian Republik Indonesia serta pelaku usaha dari berbagai sektor.

Selain kawasan tersebut, pemerintah juga menyiapkan perluasan penanganan di Kabupaten Pulang Pisau, mulai dari Palangka Raya hingga Jembatan Tumbang Nusa dengan panjang sekitar 12 kilometer.

Untuk pelaksanaannya, Kemenko Bidang Pangan akan menggandeng Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (IMA), termasuk melibatkan berbagai perusahaan melalui Forum Kepala Teknik Tambang.

Pemerintah juga menerima usulan penambahan satu lokasi penanganan dari Wakil Bupati Kapuas, Dodo. Kawasan tersebut berada di sisi timur hingga tenggara Palangka Raya dan dinilai berpotensi memengaruhi kondisi asap di wilayah perkotaan.

“Jadi ada empat lokasi yang akan kita lakukan penanganan. Dua sudah berjalan dan dua lainnya akan segera kita kerjakan,” jelas Hanif.

Menurut Hanif, keterlibatan seluruh unit usaha menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Tidak hanya perusahaan perkebunan dan kehutanan, sektor pertambangan juga didorong untuk mengambil tanggung jawab dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran.

Ia menambahkan, karakteristik wilayah Palangka Raya yang didominasi ekosistem gambut membutuhkan penanganan khusus. Terlebih, sebagian kawasan gambut telah mengalami degradasi cukup berat sehingga rentan mengalami kekeringan dan kebakaran.

Karena itu, pembasahan lahan gambut harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh terputus. Sebab, jeda dalam proses pembasahan berpotensi membuat gambut kembali mengering sehingga mudah terbakar.

“Kondisinya di daerah yang saya sebutkan sudah terdegradasi dengan sangat berat. Sehingga penanganannya hanya bisa dengan cara dibasahi dan terus dibasahi. Tidak boleh ada jeda pembasahan,” tegasnya.

Sebagai langkah jangka menengah, pemerintah bersama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran juga merancang pengaturan tata air melalui pembangunan sejumlah infrastruktur pengendali air atau intake di sepanjang Sungai Kahayan.

Infrastruktur tersebut direncanakan untuk menaikkan dan mengalirkan air menuju kawasan rawan karhutla sehingga kelembapan lahan gambut tetap terjaga.

Melalui langkah tersebut, penanganan karhutla di Kalteng diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan melalui pembasahan gambut dan pengelolaan tata air secara berkelanjutan. ldw/red-red

 

-
-
-