PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Berakhirnya status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan berarti ancaman kebakaran di Palangka Raya sepenuhnya selesai. Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memastikan upaya pemadaman dan pemantauan titik api tetap dilanjutkan, meskipun kini penanganan mulai diarahkan pada pemulihan pascabencana.
Diketahui status tanggap darurat karhutla secara resmi berakhir pada 7 November 2026. Selanjutnya, mulai 8 November, Kota Palangka Raya memasuki masa transisi pemulihan pascabencana.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Status tanggap darurat karhutla Kota Palangka Raya berakhir pada 7 November,” ujar Zaini, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, keputusan tidak memperpanjang status tanggap darurat merupakan hasil kesepakatan seluruh unsur yang terlibat dalam rapat evaluasi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palangka Raya, Jumat (6/11/2026) lalu.
Dari hasil evaluasi tersebut, penanganan karhutla selanjutnya difokuskan pada masa transisi pemulihan pascabencana. Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah menyusun pengkajian kebutuhan pascabencana atau JITUPASNA.
Kajian tersebut diperlukan untuk mengetahui secara menyeluruh dampak yang ditimbulkan akibat karhutla, sekaligus memetakan berbagai kebutuhan yang harus segera ditangani pemerintah.
Zaini menegaskan, BPBD diminta segera menyusun kajian tersebut secara komprehensif agar proses pemulihan memiliki dasar perencanaan yang jelas.
“Saya sudah meminta BPBD agar segera menyusun kajian kebutuhan pascabencana secara komprehensif. Kita perlu mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan dan kebutuhan apa yang harus ditangani,” tegasnya.
Hasil JITUPASNA nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Melalui dokumen tersebut, pemerintah diharapkan dapat menentukan langkah rehabilitasi dan pemulihan secara lebih terarah sesuai kebutuhan di lapangan.
Meski demikian, Zaini mengingatkan bahwa berakhirnya status tanggap darurat tidak membuat pemerintah mengendurkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla.
Menurutnya, pemadaman tetap dilakukan terhadap titik api yang masih membutuhkan penanganan. Pemantauan kondisi lapangan juga terus berjalan untuk mencegah munculnya kebakaran baru maupun meluasnya titik api yang belum sepenuhnya tertangani.
“Walaupun status tanggap darurat sudah berakhir, pemadaman tetap berjalan. Kita tetap siaga dan melakukan pemantauan terhadap titik api yang masih memerlukan penanganan,” ujarnya.
Dengan memasuki masa transisi, Pemko Palangka Raya kini dihadapkan pada dua pekerjaan penting, yakni memastikan pemulihan dampak karhutla berjalan terencana serta mempertahankan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.
Sebab, perubahan status penanganan bukan berarti ancaman karhutla telah sepenuhnya berlalu. Upaya pengendalian dan pemulihan tetap harus berjalan beriringan agar dampak bencana tidak berkepanjangan. nws/fwa-red
