PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) menindaklanjuti hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2026. Sejumlah dokumen administrasi dan aset menjadi fokus penelaahan untuk memastikan laporan keuangan disusun secara andal dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Penelaahan Hasil Penilaian PIPK Kementerian Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (11/11).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kapuas Kanwil Kemenkum Kalteng itu diikuti Plt Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Diana Soekowati, bersama Tim Penilai PIPK Kanwil Kemenkum Kalteng. Penelaahan bertujuan memastikan proses penilaian pengendalian intern berjalan sesuai ketentuan dan didukung dokumen yang lengkap.
Sejumlah kelengkapan administrasi tim diperiksa, mulai dari pembaruan surat keputusan tim, notula rapat, daftar hadir, hingga dokumentasi kegiatan. Penelaahan juga menyasar dokumen pendukung akun signifikan, yakni Tanah, Rumah Dinas, serta Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
Pada akun Tanah, pemeriksaan meliputi kesesuaian data aset dalam aplikasi SAKTI dan SIMAN, dokumen kepemilikan, Kartu Inventaris Barang (KIB), serta hasil inventarisasi. Untuk akun Rumah Dinas, penelaahan mencakup dokumen penempatan, perhitungan tarif sewa, bukti penyetoran pendapatan, dan administrasi pendukung lainnya.
Sementara itu, pada akun Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, tim memeriksa sembilan pekerjaan pemeliharaan dengan nilai di atas Rp20 juta. Pemeriksaan meliputi kelengkapan laporan penyelesaian pekerjaan dan dokumentasi hasil pelaksanaan.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng Hajrianor, menegaskan pengendalian intern menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Karena itu, setiap proses administrasi dan pengelolaan aset harus didukung bukti yang tertib, lengkap, serta sesuai ketentuan.
“Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Saya meminta seluruh tim terkait untuk menindaklanjuti setiap catatan hasil penelaahan dengan cermat, sehingga tidak hanya kelengkapan dokumen yang terpenuhi, tetapi juga kualitas pengendalian intern dan pertanggungjawaban keuangan semakin baik,” tegas Hajrianor.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalteng akan memperkuat koordinasi antara Tim PIPK, pengelola keuangan, pengelola Barang Milik Negara (BMN), bagian umum, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengendalian intern sekaligus mendukung penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum Tahun 2026 yang transparan dan akuntabel. fwa
