PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya menegaskan tidak pernah melarang wartawan melakukan peliputan persidangan. Namun, pengambilan foto dan video di ruang sidang harus mengikuti protokol serta memperoleh izin dari majelis hakim.
Klarifikasi tersebut disampaikan Humas PN Palangka Raya, Ngguliliwar Mbani Awang, menyusul pemberitaan mengenai dugaan pelarangan wartawan mengambil gambar dan merekam jalannya persidangan.
Ia menjelaskan, setiap orang yang berada di ruang sidang, termasuk wartawan, wajib menjaga ketertiban dan tidak mengganggu jalannya persidangan. Ketentuan pengambilan gambar dan rekaman audio visual juga telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020 tentang protokol persidangan.
“Secara tegas kami tidak pernah melarang ataupun membatasi hak teman-teman dalam mendapatkan berita. Namun, dalam proses mendapatkan berita saat persidangan berlangsung, ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh siapa saja, termasuk wartawan,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Menurut Ngguliliwar, wartawan yang hendak mengambil foto atau video harus terlebih dahulu meminta izin kepada majelis hakim, khususnya ketua majelis. Prosedur tersebut diperlukan agar kegiatan peliputan tidak mengganggu konsentrasi hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.
Terkait peristiwa yang menjadi sorotan, pihaknya telah meminta keterangan pegawai pengadilan yang disebut menegur wartawan. Berdasarkan penjelasan yang diterima, teguran diberikan karena pengambilan gambar dan perekaman video dilakukan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada ketua majelis.
Wartawan yang bersangkutan kemudian menghentikan pengambilan gambar setelah mendapat teguran. Sementara keberatan disampaikan setelah persidangan selesai.
Atas kejadian tersebut, PN Palangka Raya menyampaikan permohonan maaf apabila teguran yang diberikan menimbulkan ketidaknyamanan bagi insan pers. Pihaknya berharap persoalan tersebut tidak mengganggu hubungan baik antara pengadilan dan wartawan yang selama ini telah terjalin.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kalau ada teman-teman wartawan yang merasa terganggu. Namun, protokol persidangan sesuai Perma Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 memang mengatur prosedur yang harus dilalui ketika melakukan peliputan,” pungkasnya. mak/fwa-red
