PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Setiap anak berhak mendapatkan masa depan yang layak tanpa harus dibatasi oleh kondisi ekonomi maupun latar belakang keluarganya. Hak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, identitas kependudukan hingga perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan harus dipastikan terpenuhi secara merata.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya Mukarramah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang dibahas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Rabu (11/11/2026) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi.
Menurutnya, penyelenggaraan Kota Layak Anak tidak boleh sebatas pemenuhan persyaratan administratif maupun program formal pemerintah. Lebih dari itu, regulasi tersebut harus menjadi landasan untuk menjamin seluruh anak memperoleh hak yang sama, tanpa membedakan kondisi ekonomi, sosial, fisik maupun lingkungan tempat tinggal.
“Setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya,” ujarnya.
Mukarramah menegaskan, substansi Raperda Kota Layak Anak perlu mencakup pemenuhan hak dasar anak secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada perlindungan dari tindak kekerasan, tetapi juga memastikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, identitas kependudukan dan perlindungan sosial.
“Kami ingin menegaskan bahwa tidak boleh ada anak di Kota Palangka Raya yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, identitas kependudukan, maupun perlindungan sosial hanya karena keterbatasan ekonomi dan kondisi keluarganya,” tegasnya.
Di samping pemenuhan hak dasar, persoalan kekerasan terhadap anak juga menjadi perhatian serius. Mukarramah menilai, ancaman yang dihadapi anak saat ini semakin kompleks. Kekerasan tidak hanya berpotensi terjadi di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, tetapi juga merambah dunia digital seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Berbagai bentuk ancaman seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, eksploitasi, perdagangan anak hingga penelantaran harus mendapat perhatian. Terlebih, penggunaan media sosial turut menghadirkan risiko baru yang dapat mengancam keamanan dan privasi anak.
“Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menghadirkan tantangan baru, termasuk ancaman kejahatan seksual daring, perundungan digital, dan penyalahgunaan data pribadi anak,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia mendorong pemerintah kota membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak secara terpadu. Langkah perlindungan perlu diperkuat mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat hingga ruang digital.
“Fraksi Partai NasDem juga mendorong agar tersedia mekanisme pengaduan yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, menjamin kerahasiaan identitas korban, serta memberikan pendampingan psikologis, sosial, dan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan,” katanya. nws/fwa-red
