PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID- Dr Agustin Teras Narang, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Repulik Indonesia (DPD RI) Dapil Kalteng mengatakan, situasi politik berkembang saat ini, semua harus tetap diarahkan untuk kepentingan rakyat dan berada dalam jalur konstitusi. Untuk itu, mari kita tetap menjaga persatuan dan kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Bersama-sama pula kita menghadapi tantangan nyata di daerah masing-masing, termasuk persoalan kebakaran maupun pascakebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian di Kalimantan Tengah. Sembari berharap, dinamika politik di tingkat pusat dapat diselesaikan secara bijaksana berdasarkan ketentuan konstitusi.
“Terkait dinamika politik pemerintahan pusat, rekan-rekan media Kalteng menanyakan pendapat hukum dari saya. Pesan penting pertama saya adalah, agar kita menyikapinya dengan jernih dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki aturan yang jelas mengenai kedudukan, persyaratan, serta mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945,” ujar Gubernur Kalteng 2 Periode ini.
Oleh karena itu, lanjutanya, setiap persoalan yang menyangkut jabatan kenegaraan harus diselesaikan berdasarkan hukum dan konstitusi negara. Dalam konteks saudara Gibran Rakabuming Raka yang kedudukannya sebagai Wakil Presiden menjadi perhatian publik, ada beberapa hal mendasar yang perlu dipahami.
“Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) merupakan dua lembaga peradilan yang memiliki kewenangan berbeda. Keduanya telah mengeluarkan pertimbangan maupun putusan dalam perkara yang berkaitan dengan dokumen pendidikan saudara Gibran, meski objek dan ruang lingkup pemeriksaannya tidak sama,” ujarnya.
Dimana, dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang diucapkan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan, tidak ditemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan saudara Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
MK juga mempertimbangkan bahwa dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades bukan merupakan bukti kelulusan atau tanda telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan menerangkan kehadiran dan proses pembelajaran.
“Namun, kita perlu memahami secara utuh amar putusan tersebut. MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. MK juga menegaskan, tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi saudara Gibran dari kedudukannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut,” urainya.
Sementara itu, lanjut Teras, MA melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, yang diputus pada 30 Oktober 2026, mengabulkan gugatan yang diajukan saudara Subhan Palal. MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan pendidikan saudara Gibran, serta memerintahkan pejabat tergugat untuk mencabut surat tersebut.
Dalam pertimbangannya, MA juga menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut tidak membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA atau sederajat. Dengan demikian, kita melihat adanya perkembangan hukum yang penting. MK memberikan pertimbangan mengenai bukti pendidikan dalam perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan MA melalui peradilan tata usaha negara membatalkan keputusan administrasi berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Meski demikian, perlu digarisbawahi bahwa pembatalan surat keterangan administrasi dan pertimbangan hukum MK tersebut tidak dengan sendirinya membatalkan hasil Pemilu 2024 ataupun memberhentikan saudara Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Persoalan mengenai konsekuensi terhadap kedudukan jabatan kenegaraan harus tetap ditempatkan dalam mekanisme yang diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Dalam pandangan saya, perkembangan ini menuntut adanya penyelesaian yang jelas, bertanggung jawab, dan berlandaskan konstitusi. Di antara kemungkinan penyelesaian yang dapat menjadi perhatian publik adalah pengunduran diri secara sukarela atau, apabila terdapat dasar konstitusional yang terpenuhi, proses pemberhentian melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945,” paparnya.
Pertama, Lanjatnya, saudara Gibran memilih mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, maka akan terjadi kekosongan jabatan yang mekanisme pengisiannya diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Kedua, apabila tidak ada pengunduran diri, konstitusi menyediakan mekanisme pemberhentian melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945. Pasal 7A mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dalam konteks persoalan ini, perlu ada penilaian hukum lebih lanjut apakah persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan pada saat pencalonan dapat dikualifikasikan sebagai tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A. Hal ini tidak dapat disimpulkan secara otomatis hanya berdasarkan pembatalan surat keterangan penyetaraan oleh MA.
Selanjutnya, Pasal 7B mengatur tahapan pemberhentian yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu harus menggunakan fungsi pengawasannya dan menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan kepada MK untuk diperiksa, diadili, dan diputus.
Permintaan DPR kepada MK tersebut harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan ketentuan sidang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Setelah menerima permintaan tersebut, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari. Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanya usulan DPR. Keputusan pemberhentian harus diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan.
“Dari seluruh ketentuan tersebut, kita dapat memahami bahwa konstitusi telah menyediakan mekanisme yang berlapis untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Tidak boleh ada pemberhentian secara sepihak ataupun pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada tekanan politik. Setiap tahapan harus menghormati kewenangan lembaga negara dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Jadi, kata Teras, pelajaran penting dari dinamika ini adalah bahwa kehidupan bernegara harus senantiasa berlandaskan konstitusi. Kita perlu menghormati putusan lembaga peradilan, menjalankan ketentuan hukum, sekaligus menjaga agar setiap lembaga negara bekerja sesuai kewenangannya.
“Pada akhirnya, kepentingan rakyat, kepastian hukum, dan keberlangsungan kehidupan demokrasi konstitusional harus tetap menjadi prioritas kita bersama. Mari tetap bersama, turut terlibat dalam menjawab setiap masalah kebangsaan serta kemanusiaan yang terdekat dengan situasi dan kondisi daerah kita masing-masing,” pungkasnya. dy/red
