Aturan HET Cabut, Harga Minyak Goreng Kemasan Meroket

*Harga Rp32.000-Rp50.000/2 Liter
PALANGKARAYA/tabengan.co.id- Di tengah kelangkaan minyak goreng di pasaran, pemerintah pusat akhirnya memutuskan hanya mengatur harga minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu per liter dengan bantuan subsidi seusai diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (15/3/2022). Sementara, harga minyak goreng kemasan dilepas sesuai harga pasar yang sedang meroket.
Di Kota Palangka Raya, hal tersebut mulai berdampak pada merangkaknya harga minyak goreng kemasan di pasaran. Seperti di kawasan Pasar Besar, pantauan Tabengan di lapangan, Kamis (17/3) siang, sejumlah minyak goreng kemasan kini naik rata-rata menjadi Rp25 ribu per liter.
Padahal, sebelum harga eceran tertinggi (HET) dicabut, harga minyak goreng kemasan masih berkisar antara Rp16 ribu per liter di pasar tradisional dan Rp17-18 ribu per liter di warung-warung kecil.
“Ya kalau kemarin sebelum ada info HET dan subsidi minyak goreng dicabut, harganya masih Rp16 ribu per liter. Sekarang kami mengikuti kebijakan pemerintah dengan harga Rp25 ribu per liternya,” kata Abah Amat, salah seorang pedagang di Jalan Halmahera.
Ia mengakui, menjual minyak goreng sesuai dengan kebijakan dari pemerintah, yakni dengan memukul rata semua harga menjadi sama dari berbagai merek terkenal hingga yang biasa. Selain itu, stok minyak goreng dengan merek ternama seperti Bimoli, Sunco dan lainnya masih sangat sulit didapatkan. Kalaupun ada, menurut Abah Amat, biasanya mereka saling membeli antarpedagang sesuai dengan kebutuhan pelanggan di tokonya.
“Distributor ini seminggu hanya 2 kali datang. Itu pun dibatasi tidak boleh banyak. Itu juga sudah cukup bagus, tidak sampai benar-benar kosong minyak gorengnya di toko saya,” bebernya.
Abah Amat cukup khawatir dengan harga minyak goreng yang tidak stabil seperti saat ini, akan memengaruhi ketersediaan bahan pokok lainnya. Untuk itu ia berharap agar pemerintah tidak hanya memberi subsidi harga, tetapi juga mengintervensi biaya produksi agar terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat. Apalagi Indonesia khususnya Kalimantan, adalah salah satu penghasil sawit terbesar.
“Pemerintah harus turun tangan menekan biaya produksi, tidak hanya memberi subsidi. Ini sangat rawan menjadi arena permainan bagi mereka yang memiliki modal besar. Untuk pedagang eceran dan pembeli seperti kami, sangat merasakan kesusahan akibat kelangkaan dan kenaikan harga terus menerus,” ujarnya.
Nisa, salah seorang pengunjung toko sembako terpaksa mengurungkan niatnya membeli minyak goreng saat mengetahui harganya naik cukup tinggi.
“Mahal sekali mas. Perasaan saya beberapa minggu kemarin tidak semahal ini, ternyata kata pedagang ada kebijakan baru pemerintah. Pikir-pikir dulu beli minyak goreng kalau harganya segitu,” ucapnya.
Sementara itu, Teteh, salah seorang pemilik warung makan di Jalan Sisingamangaraja, mengaku sudah sejak Kamis (17/3/2022) pagi tidak menemukan satu toko dan warung pun yang menjual minyak goreng di sekitar tempat usahanya. Ia merasa kesulitan karena minyak goreng adalah salah satu bahan pokok untuk bisa berjualan makanan.
“Kemarin tidak sempat kebagian minyak goreng subsidi di kelurahan. Hari ini di sekitaran sini tidak ada yang jual. Bagaimana ya, di pasar juga katanya sudah naik harganya. Kalau begini jualan tidak bisa lancar kaya biasa,” pungkasnya.
Banyak warga mempertanyakan, ada apa sebenarnya dengan dikeluarkannya kebijakan subsidi minyak goreng oleh pemerintah, kemudian dicabut lagi, dan kemudian harga minyak goreng malah kian selangit harganya. Jadi apa maksudnya, ini? kata warga rgb