PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Memanasnya aksi massa yang mengkritik kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah dengan aksi tandingan organisasi massa (ormas) beberapa waktu lalu, masih menyisakan kesesakan bagi sejumlah peserta aksi.
“Sangat disayangkan ada oknum yang mengatasnamakan ormas yang menghalang-halangi dan menyuruh kami Tenaga Kontrak (Tekon) nonaktif, Badan Eksekutif Mahasiswa dan organisasi kampus pulang lalu berusaha membubarkan aksi kami,” ucap Restu, salah satu perwakilan Tekon nonaktif, Sabtu (12/11).
Menurut Restu, mereka melakukan aksi supaya aspirasi mereka terdengar dan berharap ada solusi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng.
“Tapi bukannya menemui kami, malah kami berhadapan dengan oknum ormas membuat aksi tandingan. Miris,” sesal Restu.
Dia menyebut aksi tandingan massa tersebut tidak berizin dan anarkis. Restu juga menyesalkan ada oknum yang menyebut Tekon diberhentikan itu karena tidak bisa bekerja dan tidak memiliki kinerja.
“Sedangkan kami yang diberhentikan lebih 1.000 Tekon, rata-rata kerja di atas 5 tahun, bahkan ada yang di atas 15 tahun. Bisa dites kinerja kami. Tapi sayang pada saat tes wawancara pun, justru yang ditanya massa kerja, namun yang sudah lama diberhentikan semua,” sesal Restu.
Menurut dia, pemberhentian tidak dengan manusiawi dan tanpa tahu apa kesalahan mereka. Padahal Tekon juga bagian dari masyarakat Kalteng sebagai buruh atau pekerja yang ikut dalam proses pembangunan. Mereka juga masyarakat Kalteng yang memiliki istri atau suami dan anak-anak yang harus dinafkahi.
“Saya sendiri sudah 15 tahun mengabdi, anak sedang kuliah, sebagai orang tua single parent dan yatim piatu. Yang diberhentikan adalah putra putri Kalteng. Kami dibuat miskin dan hak kami dirampas,” keluh Restu.
Pihak Tekon berjanji melakukan aksi ke-3 sampai aspirasi mereka didengar.
“Kita juga membela hak saudara putra-putri Dayak Kalteng yang tidak dimanusiakan, diperhatikan dan dizalimi,” pungkas Restu. dre
