PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – – Pemerintah pusat diharapkan sungguh cermat dan fokus menyiapkan strategi pengendalian dampak tekanan geopolitk pada ketahanan nasional, khususnya terkait ketahanan energi yang punya efek luas pada arah pembangunan daerah maupun nasional.
“Seluruh elemen pemerintah dari pusat hingga daerah, juga hendaknya seiring sejalan membangun langkah antisipasi perlindungan masyarakat terhadap kemungkinan tekanan fiskal yang makin kuat imbas perang Amerika-Israel versus Iran,” kata Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, dalam rilisnya, Senin (20/4/2026).
Teras mengemukakan, jelang agenda konsinyering terkait keimigrasian dan pemasyarakatan, ada membaca laporan media terkait dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang mulai terasa di Kalteng. Juga kerisauan para sopir kendaraan logistik hingga pedagang pasar terkait kenaikan harga beberapa komoditas. Mulai dari material pasir dan batu untuk konstruksi, hingga sembako.
”Saya memandang bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia yang berdampak pada harga BBM di dalam negeri bukan sekadar persoalan teknis energi, melainkan persoalan strategis yang menyentuh langsung kehidupan rakyat,” ungkap Gubernur Kalteng dua periode 2005-2015 tersebut.
Ketika harga BBM naik, lanjut Teras, efek berantainya terasa pada biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Pada titik ini, negara diharapkan siap menghadapinya dengan kebijakan penyeimbang serta komunikasi yang tepat. Lebih dari itu, keteladanan dalam menunjukkan sikap lebih sensitif pada situasi masyarakat dalam kondisi kenaikan harga BBM.
Ia memahami kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex mengikuti dinamika harga minyak dunia serta nilai tukar. Namun, ia juga melihat dampaknya paling besar justru dirasakan oleh sektor logistik dan usaha kecil menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, sehingga perlu disiapkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendukung mereka. Terlebih bila konstelasi “perang energi” ini, makin sulit diprediksi.
Menurutnya, harus ada upaya, agar jangan sampai biaya distribusi turut meningkat tanpa kendali. Kalau ini terjadi, maka inflasi akan sulit dikendalikan dan daya beli masyarakat akan terus tergerus. Begitu pun kepercayaan publik atas pemerintah dapat turut tergerus.
Ini juga jadi momen penting dalam pemerintah mendorong akselerasi riset-riset inovatif untuk pengembangan energi alternatif yang lebih masif untuk jangka panjang. Diversifikasi energi ini bagaimana pun mendesak untuk diakselerasi, subsidi BBM perlu reformulasi agar lebih tepat sasaran, investasi penguatan kapasitas buffer stok minyak nasional secara serius, hingga kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi masalah nilai tukar yang menambah berat masalah.
Untuk itu, imbuh Teras, pengelolaan APBN yang adaptif dan responsif terhadap tekanan fiskal akibat gejolak energi global sangat diperlukan. Ruang fiskal harus dijaga dengan disiplin, namun tetap fleksibel untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa belanja negara difokuskan pada sektor-sektor prioritas dan mendesak sesuai konteks kekinian, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal agar tidak menimbulkan beban jangka panjang yang lebih berat. Pemerintah jangan ragu melakukan efisiensi dan realokasi anggaran sebagai langkah rasionalisasi kebijakan,” katanya.
Dalam konteks hubungan pusat dan daerah, Teras melihat perlunya dukungan yang lebih kuat kepada pemerintah daerah agar tidak mengalami tekanan berlebihan dalam menjaga pelayanan publik dasar. Kita harus ingat bahwa banyak daerah sebelumnya telah melakukan efisiensi anggaran, sehingga ruang gerak fiskal mereka semakin terbatas.
Oleh karena itu, tegas Teras, transfer ke daerah, dana insentif, maupun skema dukungan lainnya perlu dirancang secara lebih sensitif terhadap kondisi riil di lapangan, agar layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik tetap terjaga kualitasnya.
Pada akhirnya, sekali lagi Teras menegaskan, seluruh arah kebijakan dalam situasi geopolitik yang memicu masalah ketahanan energi hari ini, mesti diarahkan pertama-tama, pada perlindungan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi.
“Pemerintah pusat dan daerah, agar dalam semangat kolaborasi, dapat menyelaraskan kebijakan dan menjaga prioritas pada layanan dasar pendidikan, kesehatan, transportasi dan konektivitas khususnya terkait pangan dan distribusi, hingga perlindungan sosial pada yang rentan,” pungaksnya. hil/red
