PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Memasuki kuartal 3 akhir, penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi yang terendah dibandingkan 13 kabupaten dan kota di Kalteng. Hingga 27 November 2022, angka penyaluran DAK Fisik untuk Pemprov Kalteng baru mencapai 60,7 persen.
Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo mengatakan, kinerja penyaluran DAK Fisik hingga 27 November 2022 sudah terealisasi 72 persen atau Rp1.145.126.010.450 dari total pagu Rp1.590.824.537.000. Dari realisasi tersebut, Pemprov Kalteng menunjukkan angka realisasi terendah dengan 60,7 persen.
“Untuk penyaluran DAK Fisik yang bagus ada pada Kabupaten Pulang Pisau dengan 87,5 persen, disusul Sukamara dengan 85,9 persen, lalu Lamandau dengan 83 persen dan Kotawaringin Barat 82,3 persen,” katanya saat rilis kinerja APBN Provinsi Kalteng, Senin (28/11) sore.
Menanggapi masih rendahnya angka penyaluran DAK Fisik pada Pemprov Kalteng, DJPb Kalteng sudah berkomunikasi dan akan melakukan Forum Group Discussion (FGD) bersama Sekda Kalteng Nuryakin.
“Pada pertemuan nanti akan kita tanyakan kenapa DAK Fisik masih di kisaran 60 persen. Padahal jika melihat dari data persyaratan penyaluran, sudah bisa diakselerasi dan disalurkan,” tuturnya.
Berkaca dari pertemuan beberapa waktu lalu, sejumlah Pemda turut membeberkan sejumlah alasan mengenai lambannya penyaluran DAK Fisik. Seperi cuaca yang sering hujan, bencana banjir di mana-mana yang menyebabkan pekerjaan fisik menjadi terkendala.
“Saat itu saat berbicara di level Tetra, di sana saya menyarankan agar jangan dipaksa, jika tidak memungkinkan karena ditakutkan berdampak pada masalah hukum,” jelasnya.
Hari menerangkan, lambannya penyaluran TKDD seperti DAK Fisik dan Dana Desa, akan menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Masih sering terjadinya budaya kebut penyaluran anggaran di November-Desember akan menyebabkan manfaat program yang berasal dari APBN tidak dirasakan masyarakat di anggaran tahun berjalan.
“Kita terus memacu agar penyaluran bisa dilakukan sesuai tahapan agar bisa dirasakan masyarakat. Jika penyaluran dilakukan di akhir tahun, maka manfaatnya akan dirasakan masyarakat di tahun berikutnya. Padahal anggaran sudah tersedia sejak Januari. Kami akan sampaikan ke Pemda mengenai data silpa. Jika data silpa tinggi, maka berarti ada pekerjaan yang terhambat, ada kas negara, namun tidak dibelanjakan. Melalui itu kita berharap Pemda bisa bergerak demi kemanfaatan lebih,” terangnya. fwa
