SAMPIT/TABENGAN.CO.ID – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menargetkan agar Pemerintah Kabupaten Kotim kembali dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk penilaian laporan keuangan di tahun ini.
Menurutnya, jika hal tersebut dapat diraih, maka menjadi peraihan opini WTP untuk yang kesembilan kali.
“Kita sangat mengharapkan tahun ini Kotim bisa mempertahankan opini WTP yang kesembilan kali. Saya mohon semua dapat bersinergi untuk mempertahankan opini ini,” ujarnya saat acara entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Senin (30/1).
Dilanjutkan Halikinnor, opini WTP oleh Pemerintah Daerah menjadi tantangan bagi Kepala SOPD untuk bisa meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang optimal. Melaksanakan program dan kegiatan yang bisa menyejahterakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, perbaikan kesehatan dan ekonomi kerakyatan serta lebih inovatif lagi.
Di samping itu, ujarnya, masih belum sempurnanya aplikasi SIPD dari Kemendagri, mendorong Pemkab Kotim untuk paralel menggunakan aplikasi dari pihak lain, yaitu simda next generation atau simda -N.G yang sampai sekarang masih ada dilakukan update yang dilakukan oleh BPKP Pusat untuk keperluan pemenuhan penyusunan laporan Pemkab dalam membantu penyusunan laporan keuangan Pemkab.
“Pemkab Kotim berupaya semaksimal mungkin dalam memperbaiki penyajian laporan keuangan, sesuai standar akuntasi pemerintahan dan kewajiban bagi kami untuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh tim BPK RI,” terangnya.
Selain itu, dia meminta Kepala SOPD harus memantau atau mengawal setiap permintaan data informasi dan data keuangan SOPD oleh tim BPK RI. Sehingga bahan-bahan atau data pemeriksaan bisa tersedia denga cepat dan tepat. Tantangan ke depan semakin kompleksnya pelaksanaan pelaporan keuangan banyaknya laporan-laporan dan analisis yang diminta secara cepat dan tepat oleh Kementerian atau lembaga.
Pemkab Kotim membutuhkan aplikasi yang baik yang terintegrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporannya. Di samping itu Pemkab Kotim juga memerlukan SDM keuangan yang cukup, khususnya pendidikan akuntansi.
“Apabila ada SOPD atau unit SOPD yang responnya lambat terkait pemenuhan informasi dan data, tolong tim dari BPK dapat menyampaikannya pada kami. Nanti Wabup dan Sekda serta Inspektur akan mengawalnya,” terangnya. c-may
