PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Ketua Kalteng Watch, Men Gumpul yang juga Kuasa Pendamping bagi keluarga almarhum Hari Damai Adam, mengaku geram dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Palangka Raya.
“Pertimbangan putusan Nomor: 69/PDT/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 itu mengada-ngada. Kami akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” tegas Men Gumpul didampingi anak almarhum yakni Dandung Tery Supriadi, Rabu (12/10).
Perkara perdata tersebut sengketa tanah di Jalan Ir Soekarno Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya. Hari Damai Adam selaku pemilik Surat Pernyataan Menggarap Tanah tertanggal 18 Agustus 1995 tidak terima ada pihak yang mengklaim serta membuat bangunan di atas tanah tersebut.
Perkara tersebut melibatkan seorang pengembang properti berinisial NK dan Nas selaku Tergugat, kemudian AMT serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya selaku Turut Tergugat. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya menyatakan Hari Damai Adam sebagai pemilik sah tanah tersebut sesuai putusan Nomor: 161/Pdt.G/2022 tertanggal 5 Desember 2022.
Sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir menggunakan haknya dalam persidangan. Putusan PN juga menyatakan tindakan para Tergugat membangun kantor di atasnya adalah perbuatan melawan hukum. Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki Tergugat juga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
Belakangan, NK melakukan gugatan perlawanan namun mendapat penolakan dari Majelis Hakim PN Palangka Raya. Namun, NK mengajukan permohonan banding ke PT Palangka Raya yang memenuhinya dan membatalkan putusan PN Palangka Raya.
Yang membuat Men Gumpul geram, pada pertimbangan menyebutkan bahwa Hari Damai Adam tidak pernah melarang NK membuat bangunan di atas lahan tersebut.
“Bukan hanya Hari Damai Adam melarang pembangunan tersebut, mereka sempat hampir bunuh-bunuhan, saling kejar dengan senjata tajam,” ucap Men Gumpul.
Ketua RT setempat juga pernah menegur NK agar tidak membangun di tanah yang diketahuinya milik Hari Damai Adam, namun tidak diindahkan. Selain itu, Hari Damai Adam dapat menunjukan lokasi tanahnya dengan tepat, bukti pendukung seperti alas surat, dan siapa saja yang berbatasan dengannya dapat dia hadirkan dalam persidangan.
Sebaliknya, Tergugat maupun Turut Tergugat tidak menunjukan bukti apapun terkait tanah atau menghadirkan saksi pendukung.
“PT Palangka Raya hanya mempertimbangkan permohonan NK secara sepihak,” tuding Men Gumpul.
Merasa ada kejanggalan dalam putusan PT, membuat ahli waris Hari Damai Adam bersikukeuh mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. dre
