KALTENG 3 BESAR PENYALAHGUNAAN DANA BOS-4 Fraksi DPRD Kalteng Desak Penjelasan Pemprov

Juru bicara Fraksi PDIP Y Freddy Ering, Juru bicara Fraksi Golkar Hj Siti Nafsiah, Juru bicara Fraksi Demokrat Siswandi, Juru bicara Fraksi Gerindra Kuwu Senilawati

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Empat Fraksi DPRD Kalimantan Tengah meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi terkait masuknya Kalteng dalam 3 besar penyalahgunaan dana BOS yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Temuan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dana BOS dalam berbagai bentuk, seperti tindakan pemerasan, pungutan liar atau potongan, serta penggelembungan biaya penggunaan dana.

Juru bicara Fraksi PDIP Y Freddy Ering meminta penjelasan Pemprov Kalteng terkait temuan hasil pemeriksaan BPK RI, penyimpangan dana BOS Provinsi Kalteng mencapai 3 besar nasional.

“Mohon penjelasannya,” kata Freddy Ering saat membacakan pemandangan umum Fraksi-Fraksi di Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (10/6).

Juru bicara Fraksi Golkar Hj Siti Nafsiah menambahkan, penyalahgunaan dana BOS di Kalteng mencakup berbagai bentuk seperti tindakan pemerasan atau pungutan liar atau potongan, nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penggelembungan biaya penggunaan dana, dan penyalahgunaan lainnya.

“Salah satu temuan penting dari survei KPK adalah adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS, dan menuntut perhatian semua pihak,”  kata Hj Siti Nafsiah.

Juru bicara Fraksi Demokrat Siswandi mengatakan, kondisi tersebut membutuhkan banyak pembinaan dan perbaikan agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi di masa depan.

“Kondisi pelanggaran hukum ini membutuhkan banyak pembinaan dan perbaikan, agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. Mohon tanggapannya,” ucapnya.

Juru bicara Fraksi Gerindra Kuwu Senilawati juga meminta agar Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan penegak hukum terkait temuan KPK terhadap penyimpangan dana BOS.

“Kepada Pemerintah Provinsi untuk segera bekerja sama dengan penegak hukum terkait temuan KPK terhadap penyimpangan dana BOS, khusus yang menjadi ranah provinsi yaitu SLTA/ SMK dan SLB,” ucap Kuwu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng telah menindaklanjuti terkait temuan SPI Pendidikan 2023 dari KPK RI tersebut. Pihaknya telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan langkah efektif untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

“Pihak kami saat ini masih menunggu konfirmasi dari Tim Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) KPK RI mengenai temuan dugaan penyalahgunaan dana BOS tersebut di klaster Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota,” jelas Edy.

Edy menegaskan, kewenangan dari Pemerintah Provinsi hanya dalam SMA/SMK/SLB sederajat, sedangkan SD dan SMP di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Mekanismenya dana BOS langsung dialokasikan ke sekolah.

“Apa yang disampaikan KPK RI itu untuk perbaikan, itu kan arahan dari mereka supaya ke depan itu diperbaiki,” pungkas Edy. jef