PALANGKA RAYA/TABENGAN.COID – Ratusan warga ramai-ramai menyerbu operasi pasar gas elpiji 3 kilogram yang diadakan Pemerintah Kota Palangka Raya, melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya, Kamis (19/9).
Kegiatan ini dalam rangka memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan gas elpiji 3 kg. Operasi pasar telah dimulai sejak dua hari lalu, dari Jalan G Obos dan Bukit Tunggal, lalu kemarin berlanjut di Kelurahan Kereng Bangkirai.
Kepala Bidang Perdagangan DPKUKMP Fajar Bhakti menjelaskan, berdasarkan komunikasi yang dilakukan, sebenarnya tidak ada kelangkaan gas elpiji 3 kg. Penyaluran gas dari agen ke pangkalan tetap berjalan normal. Namun, masalah muncul di tingkat pengecer, ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg akibat perubahan sistem pembelian.
“Pertamina kini mewajibkan penggunaan aplikasi untuk memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) saat melakukan pembelian. Hal ini bertujuan agar pangkalan dapat mengontrol penjualan elpiji sesuai dengan nomor NIK yang terdaftar. Dengan sistem ini, pengecer atau spekulan tidak lagi dapat dengan mudah membeli elpiji dari pangkalan, karena pembelian akan tersaring secara otomatis melalui aplikasi. Jika NIK pembeli sudah tercatat dalam jangka waktu tertentu, maka pembeliannya akan ditolak oleh sistem,” ungkap Fajar.
Sebagai respons terhadap persolalan ini, Pemerintah Kota Palangka Raya berkolaborasi dengan Pertamina untuk memantau gejolak harga, khususnya terkait elpiji. Operasi pasar yang dilaksanakan di beberapa lokasi diharapkan dapat membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas elpiji.
Dalam satu titik operasi pasar, DPKUKMP menyediakan 200 tabung elpiji per hari. Jika permintaan masyarakat tinggi, DPKUKMP berencana untuk meminta Pertamina menambah lokasi operasi pasar.
“Rencananya, setelah Kereng Bangkirai, kami akan melanjutkan operasi pasar di Jalan Yos Sudarso, dan pada hari Senin di Kelurahan Kalampangan. Jika antusiasme masyarakat tinggi, kami akan terus berkolaborasi dengan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan elpiji 3 kg di masyarakat,” tambah Fajar.
Lebih lanjut, Fajar menegaskan, penjualan elpiji 3 kg hanya diperbolehkan dilakukan di pangkalan, dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp22.000.
Masyarakat diminta untuk melaporkan jika ada pangkalan yang menjual di atas HET, baik melalui call center Pertamina di nomor 135, aplikasi Lapor Pemerintah Kota, atau langsung ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya.
“Kami akan melakukan investigasi, dan jika terbukti, Pertamina bersama agen akan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, dalam kegiatan operasi pasar ini juga hadir Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Pengawas Perdagangan Bidang Perlindungan Konsumen Kristi Briantoni. Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan respons dari pihak provinsi terhadap pemberitaan terkait gejolak harga.
“Kami diperintahkan untuk turun ke lapangan dan memeriksa langsung kondisi yang terjadi. Dari pengecekan, alokasi dan stok berjalan normal, dan pihak yang berhak menerima gas juga sudah terpenuhi,” katanya.
Kristi juga menambahkan, kondisi serupa tidak hanya terjadi di Palangka Raya, tetapi juga di beberapa daerah lain di Kalimantan Tengah.
“Gejolak harga elpiji 3 kg terjadi lebih banyak di tingkat pengecer, namun kami tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga di tingkat tersebut. Kami hanya bertanggung jawab terhadap agen dan pangkalan,” jelasnya.
Dengan adanya operasi pasar ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan elpiji 3 kg dengan harga yang sesuai. Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Pertamina berkomitmen untuk terus memantau dan mengatasi masalah kelangkaan elpiji agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. nws
